Kenaikan Tarif KRL Berpotensi Tingkatkan Polusi Udara Jakarta
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi DKI Jakarta menilai wacana kenaikan tarif transportasi Commuter Line atau KRL dapat mendorong kenaikan beban polusi udara di Jakarta.
"Masyarakat dibuat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta," kata Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Senin (2/1).
Aminullah memandang kenaikan tarif KRL bisa meluncurkan budaya enggan naik kendaraan umum khususnya KRL. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.
Lebih Baik Cabut Wacana Subsidi Kendaraan Listrik
Subsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik. Pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.
Ia pun menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum.
"Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," ujar Aminullah.
Dia berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi dibandingkan subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.
"Pemerintah harusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan, harusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikirkan ulang," imbuhnya.
