Serapan Subsidi Kedelai Kurang dari 50%, Mendag Usul Hapus Persyaratan

Kemendag tengah memperjuangkan untuk menghapus syarat bantuan subsidi harga kedelai kepada perajin tahu tempe sebesar Rp 1.000 per kilogram.
Nadya Zahira
19 Januari 2023, 14:21
Pekerja membuat tempe dari kedelai impor di Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/1/2023). Harga kedelai impor yang terus merangkak naik dalam sebulan terakhir dan kini mencapai kisaran Rp12.000 per kilogram membuat pengusaha tempet setempat
ANTARA FOTO/Yudi/Lmo/hp.
Pekerja membuat tempe dari kedelai impor di Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/1/2023). Harga kedelai impor yang terus merangkak naik dalam sebulan terakhir dan kini mencapai kisaran Rp12.000 per kilogram membuat pengusaha tempet setempat menaikan harga jual tempe dari harga Rp3.000 menjadi Rp.3.200 per bungkus untuk mengatasi pembengkkan biaya produksi.

Kementerian Perdagangan atau Kemendag berencana menghapus syarat bantuan subsidi harga kedelai kepada perajin tahu tempe sebesar Rp 1.000 per kilogram. Pasalnya, persyaratan tersebut menghambat penyerapan subsidi kedelai menjadi hanya kurang dari 50%.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan  pemerintah mengalokasikan  uang subsidi kedelai sebesar Rp 250 miliar pada 2022. Namun serapan subsidi tersebut kurang dari 50%.

 Zulhas mengatakan, Kemendag tengah memperjuangkan agar subsidi langsung diberikan kepada importir. Selain sulit, persyaratan juga membutuhkan biaya yang dibebankan pada pengusaha tahu dan tempe.

 “Usaha tahu tempe dapat subsidi Rp 1.000, kalau 1 ton saja sudah Rp 1 juta. Kalau ada persyaratan, dia harus bikin ini, bikin itu, akhirnya bisa menghabiskan dana hingga Rp 1 juta lebih, belum nanti melalui koperasi, lama-lama berapa yang diterima?,” ujar Zulkifli kepada awak media, saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis, (19/1).

 

Sebelumnya subsidi kedelai bisa diberikan kepada anggota koperasi di bawah naungan Gabungan Koperasi Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo. Subsidi kedelai itu diberikan kepada koperasi tersebut yang memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. 

Namun demikian, banyak koperasi yang belum memperbarui NIB.  Dengan demikian, penyaluran subsidi selisih harga pada periode April hingga Juli 2022 hanya dilakukan di 11 dari 27 provinsi produsen tahu-tempe. Saat ini, provinsi dengan koperasi pengrajin tahu-tempe yang telah memiliki NIB baru mencapai 16 provinsi.

Sebelumnya, sebanyak 56 ribu ton kedelai impor asal Amerika Serikat masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Cigading, Banten pada Minggu (15/1). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, kedelai impor  tersebut akan dijual dengan harga Rp 12.000 per kilogram.  

Harga tersebut mengacu kepada Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Badan Pangan (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022. Dalam Perbadan tersebut, HAP kedelai di tingkat konsumen ditetapkan Rp 11.400 per kg untuk kedelai lokal dan Rp 12.000 per kg untuk kedelai impor. 

“Kedelai tersebut akan dijual sesuai HAP kepada para perajin tahu dan tempe sebagai konsumen utama dan terbesar kedelai. Dengan masuknya kedelai yang baru tiba ini, harganya sudah Rp 12.000 per kilogram," ujar Arief melalui keterangan resminya, yang dikutip pada Senin (16/1). 

Arief mengatakan, ketersediaan komoditas kedelai dengan harga terjangkau ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan berbahan dasar kedelai, seperti tahu dan tempe. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari pengendalian inflasi.

 Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan produksi kedelai dunia mencapai 391,17 juta metrik ton (MT) pada musim 2022/2023, bertambah 35,56 juta ton MT dari produksi musim sebelumnya.

Pada musim ini Brasil diproyeksikan menjadi negara penghasil kedelai terbesar, dengan produksi 152 juta MT atau 38,86% dari total produksi global. Wilayah penghasil kedelai Brasil antara lain Mato Grosso (28%), Rio Grande do Sul (14%), Golas (10%), dan Mato Grosso do Sul (7%).

 

Reporter: Nadya Zahira
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait