Sistem Neraca Komoditas Hambat Impor Bahan Baku, Bisa Timbulkan PHK

Nadya Zahira
30 Januari 2023, 11:16
Aktivitas bongkar muat di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (10/1/2021). Menurut data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pandemi COVID-19 mengakibatkan membengkaknya biaya ekspor impor ketentuan pengiriman \'cost and freight\' (CN
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Aktivitas bongkar muat di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (10/1/2021). Menurut data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pandemi COVID-19 mengakibatkan membengkaknya biaya ekspor impor ketentuan pengiriman \'cost and freight\' (CNF) dan \'cost insurance and freight\' (CIF) sekitar 100 hingga 200 persen dari tarif normal pada angkutan laut dan udara.

Pelaku usaha khawatir Sistem Nasional Neraca Komoditas atau Sinas-NK berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pasalnya sistem berbasis teknologi informasi ini menyulitkan pengusaha dalam melakukan impor bahan baku.

Ketua Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat Alat Listrik Rumah atau Gabel, Oki Widjaja, mengatakan sistem tersebut sering terjadi gangguan sehingga pengusaha kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Akibatnya, industri kesulitan untuk berporduksi dan kesulitan bahan bahan bku menjadi langka.

Advertisement

Jika permasalahan tidak ditangani, Oki mengatakan, Sinas-NK bisa menyebabkan industri melakukan PHK. “Pabrik tidak dapat bertahan lama bila tidak menghasilkan penjualan, yang bisa berakibat kepada PHK,” ujar Oki kepada Katadata.co.id, Minggu (29/1).

Oki menilai, seharusnya neraca komoditas tersebut bisa menyederhanakan perizinan ekspor-impor serta dapat memberikan kepastian hukum dalam perizinan berusaha. Namun yang terjadi, pelaku usaha malah dihantui dengan ketidakpastian pasokan bahan baku impor.

“Beberapa anggota Gabel sudah merasakan dampaknya, malah bila keadaan ini terus terjadi dan izin impor tidak diberikan kepada produsen produk-produk elektronika dan alat-alat rumah tangga maka produksi jelas akan terganggu,” ujarnya.

Sudah ada yang Dirumahkan

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia atau APBI, Azis Pane juga mengatakan hal yang senada. Sistem-NK dikhawatirkan dapat memberi dampak terhadap PHK karyawan karena bahan baku yang berkurang.

“Jelas kalau begini terus, dan pemerintah tidak mau menangani dengan cepat akan terjadi PHK, jadi pemerintah jangan lakukan birokrasi,” ujar Azis kepada Katadata.co.id, Sabtu (28/1).

Ketua Umum BPP Gabungan importir Nasional Seluruh Indonesia atau GINSI Capt. Subandi mengatakan, permasalahan ini sangat disayangkan karena berdampak pada terhambatnya rantai pasok ke industri manufaktur, barang konsumsi dan lainnya.

Halaman:
Reporter: Nadya Zahira
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement