PUPR Lelang Proyek Pembangunan Kantor Kemenko di IKN Rp 791 Miliar
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR membuka lelang proyek untuk pembangunan Kantor dan Kawasan Kementerian Koordinator 2 di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Lelang tersebut senilai Rp 791,73 miliar.
Berdasarkan data dari laman LPSE Kementerian PUPR, lelang bangunan Kantor dan Kawasan Kementerian Koordinator 2 itu sudah dibuka per Senin (20/2). Pembangunan kantor dan kawasan tersebut merupakan salah satu dari empat bangunan Kementerian Koordinator yang tengah dibangun untuk IKN Nusantara.
Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 2 memiliki waktu pengerjaan selama 510 hari kedepan. Saat ini proyek pembangunan tersebut sudah pada tahap pemindahan awal. Selanjutnya, proyek pembangunan akan difungsikan secara total sebagai kantor bersama untuk kementerian-kementerian di bawahnya.
Sebagai informasi, bangunan tersebut akan dibangun di atas lahan IKN seluas 2,75 hektare. Bangunan ditargetkan dapat menampung kapasitas sebanyak 1.300 orang di dalamnya.
30 Paket Lelang
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan PUPR menyatakan bahwa akan melelang paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan total nilai sebesar Rp 23,7 triliun. Paket pembangunan akan berlangsung pada 2023.
"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun, itu untuk 30-an paket, belum termasuk KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha)," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1).
Basuki menuturkan, paket proyek yang akan dilelang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Pendanaan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Kementerian PUPR.
Sementara itu, Kementerian PUPR juga telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara pada periode 2022-2024. Tahapan pembangunan tersebut dengan menggunakan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. Sedangkan pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 5,1 triliun.
Kementerian PUPR juga mengebut pembangunan jalan tol sepanjang 11 kilometer sebagai akses kawasan pusat IKN. Sejauh ini, pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045.
Adapun total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP.
Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
