Subsidi Motor Listrik Berpotensi Jadi Penyebab Kemacetan Bertambah
Subsidi motor listrik dan mobil listrik yang akan digelontorkan pemerintah berpotensi memicu kemacetan bertambah. Oleh sebab itu, subsidi tersebut perlu dipertimbangkan secara tepat sehingga memicu transisi ke kendaraan listrik, bukan penambahan jumlah kendaraan.
Peneliti Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Putra Adhiguna, mengatakan elektrifikasi sektor transportasi adalah langkah penting dalam transisi energi. Elektrifikasi sektor transportasi memang lazim didorong dengan skema bantuan langsung ke pembelian unit kendaraan listrik.
"Banyak negara sudah sukses mendongkrak adopsi kendaraan listrik melalui skema ini," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (7/3).
Khusus untuk Indonesia, Putra mengatakan, skema subsidi kendaraan listrik berpotensi untuk menurunkan beban negara untuk subsidi BBM utamanya untuk peralihan roda dua. Tetapi skema insentif ini perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain adalah bagaimana implementasi skema ini agar dapat tepat sasaran dan benar-benar mendorong peralihan kendaraan listrik.
Putra mengatakan, skema insentif jangan sampai sekedar mendorong lonjakan sementara terhadap penjualan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB.
"Hal ini tentu berhubungan dengan asas keadilan dan distribusi manfaat, belum lagi soal penambahan unit malah dapat menambah kemacetan di jalanan," tuturnya.
Batasi Kendaraan Konvensional
Oleh sebab itu, dia mengatakan, pendalaman berbagai kebijakan termasuk dukungan untuk membangun ekosistem KBLBB dan elektrifikasi transportasi publik akan diperlukan. Pemerintah juga harus mulai memikirkan cara untuk mentransisikan kapasitas manufaktur dan penjualan kendaraan konvensional di Indonesia.
"Dengan membatasi kendaraan konvensional, maka otomatis pasar untuk kendaraan listrik dapat lebih lekas terbentuk," ujarnya.
