BPKP Tolak Impor KRL, Luhut Siapkan Strategi Atasi Kepadatan Penumpang
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Bindar Pandjaitan masih menerima masukan terkait wacana impor KRL bekas dari Jepang. Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan tidak merekomendasikan opsi impor KRL bekas sebagaimana permintaan PT KCI.
Luhut mengatakan, pihaknya masih mengikuti pedoman dari hasil kajian yang sudah dikeluarkan oleh BPKP untuk tidak melakukan impor KRL.
"Ya kami akan lihat dari auditnya saja, nanti kalau ada pertimbangan lain diluar audit BPKP ini kita lihat," ujar Luhut usai Konferensi Pers Perkembangan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok, di Kantornya, Senin (10/4).
Lakukan Rapat Lanjutan
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan ke depannya akan dilaksanakan rapat lanjutan mengenai permasalahan impor KRL secara lebih komprehensif.
"Nanti akan ada rapat lanjutan, tunggu aja. Jadi gini poinnya tuh harus diselesaikan secara lebih komprehensif ya. Jadi kalau isu sekarang kan keluhan masyarakat tetap ada, mereka mau KRL ini ditambahkan," ujar Seto.
Seto menilai, adanya kebijakan impor KRL atau retrofit hanya dapat menggantikan rangkaian KRL yang sudah tua saja atau pensiun, namun tidak dapat menaikan kapasitas atau okupansi penumpang. Sementara, yang dibutuhkan adalah moda transportasi yang bisa menaikkan kapasitas.
"KRL kan sistem jarak keretanya jauh-jauh, mungkin di atas tiga menit. Kalau jarak antara kereta tidak bisa diperpendek, kapasitas tidak bisa ditambah," kata dia.
Oleh sebab itu, Seto menegaskan, permasalahan KRL harus dilihat terlebih dahulu secara komprehensif. Namun untuk saat ini, pihaknya masih berpegangan kepada hasil kajian BPKP. Dengan demikian, sejauh ini belum ada opsi untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang.
"Review dari BPKP yang menolak adanya impor KRL masih jadi pegangan. Kalau ada masukan input dan lain-lainnya kita akan lihat," ujarnya.
Berdasarkan laporan BPKP, jumlah armada yang tersedia sebelum pandemi lebih sedikit dari sekarang, namun bisa mengangkut lebih banyak penumpang. Pada 2019, jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit dan mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sedangkan di 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 273,6 juta penumpang, jumlah armada yang ada adalah 1.114 unit.
Selain itu, Seto juga mengungkapkan temuan soal estimasi biaya impor KRL bekas. Ia menyebut biaya yang bisa diestimasikan dengan reliable oleh BPKP adalah biaya pengadaan dari Japan Railway.
