Kemendag Bakal Konsultasi dengan Kejagung Soal Utang Migor Rp 344 M
Kementerian Perdagangan atau Kemendag tengah berdiskusi dengan Kejaksaan Agung soal pembayaran utang selisih harga minyak goreng kepada pelaku ritel modern sebesar Rp 344,3 miliar. Dirjen Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan bahwa Kemendag perlu melakukan konsultasi hukum mengenai pembayaran selsih harga tersebut.
Isy mengatakan, Kementerian Perdagangan sedang memproses pembayaran utang minyak goreng Rp 344,3 miliar tersebut. Namun pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian.
"Jadi prinsipnya adalah prinsip kehati-hatian, dan saat ini sedang kami proses minta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung, kita tidak bisa langsung mengizinkan untuk membayar utang itu, karena ini sensitif," ujar Isy saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4)
Maka dari itu, ia menuturkan bahwa Kemendag sedang menunggu hasil dari pendapat hukum Kejaksaan Agung terlebih dahulu. Sehingga Kementerian Perdagangan akan mengikuti kebijakan yang diputuskan dari hasil pendapat hukum tersebut.
"Sekarang ini masih proses, jadi kita tinggal menunggu nanti hasil dari pendapat hukum kejaksaan agung," kata dia.
Isy juga menanggapi rencana Aprindo menghentikan penjualan minyak goreng di 48 ribu ritel yang tergabung dalam organisasinya. Hal itu dilakukan agar pemerintah segera membayar utang tersebut kepada para pelaku ritel.
Menurut Isy, kemendag akan segera berkoordinasi lagi dengan pengurus Aprindo agar para peritel tidak menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, menurut Isy, hal itu akan menimbulkan masalah baru jika direalisasikan.
"Hari ini akan saya telepon Pak Roy (Ketua Aprindo). Ya nanti kita koordinasikan lah, intinya jangan sampai kejadian seperti itu, kan ini akan menimbulkan masalah baru," kata Isy.
Ritel Ancam Setop Jual Minyak Goreng
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo mengancam menghentikan penjualan minyak goreng di 48 ribu ritel yang tergabung dalam organisasinya. Hal itu dilakukan agar pemerintah segera membayar utang kepada pelaku ritel moderen sebesar Rp 344,3 miliar.
