Pemerintah Menunggak Utang Minyak Goreng Rp 344 M, Animo Investor Lesu
Sikap pemerintah yang belum membayar utang penggantian selisih minyak goreng kepada pelaku ritel modern sebesar Rp 344,3 miliar berdampak pada investasi sektor tersebut. Ketua Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengatakan minat investasi di sektor ritel menjadi turun akibat peristiwa tersebut.
Ketua Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengatakan para investor ritel terus menanyakan kepada Aprindo alasan terkait pemerintah belum membayar utang tersebut. Investor menilai, pemerintah tidak memiliki keberpihakan pada pelaku usaha ritel.
"Mereka mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha ritel, kenapa tidak adil dalam menyelesaikan pembayaran ini," ujar Roy saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis (13/4).
Roy mengatakan, animo investor ritel untuk masuk ke Indonesia akan turun jika pemerintah tidak secepatnya menyelesaikan pembayaran utang sebesar Rp 344,3 miliar tersebut. Hal ini akan berdampak secara jangka panjang.
Dampak Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga
Roy mengatakan, utang pemerintah senilai Rp 344,3 miliar tersebut muncul akibat kebijakan minyak goreng satu harga yang diterapkan 19-31 Januari 2022. Berdasarkan Permendag 3/2022, peritel diminta untuk menjual minyak goreng senilai Rp 14.000 per liter sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi atau HET.
Padahal, harga pasar minyak goreng saat itu jauh di atas HET. Dengan demikian, pelaku ritel menanggung selisih harga untuk sementara. Pemerintah menjanjikan selisih harga tersebut akan diganti oleh dana dari Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP KS.
Namun demikian, Roy mengatakan selisih harga tersebut belum digantikan pemerintah hingga saat ini. Pasalnya, Kemendag belum memberikan rekomendasi pada BPDP KS untuk mengganti dana tersebut.
