Erick Thohir: Bulog dan ID FOOD Butuh Rp 47 T untuk Ketahanan Pangan

Tia Dwitiani Komalasari
10 Mei 2023, 11:19
Pekerja menimbang beras impor dari Vietnam yang baru tiba di gudang Bulog Subdivre Kota Serang, Banten, Selasa (2/5/2023).
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/nz
Pekerja menimbang beras impor dari Vietnam yang baru tiba di gudang Bulog Subdivre Kota Serang, Banten, Selasa (2/5/2023).

Presiden Joko Widodo fokus melakukan antisipasi terhadap El Nino yang mengancam ketahanan pangan di dalam negeri. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, mengatakan jika dua BUMN yaitu Bulog dan ID FOOD membutuhkan dana Rp 47 triliun untuk menjaga ketahanan pangan tahun ini.

"Kita sangat concern, sangat harus waspada dengan situasi El Nino yang mungkin terjadi, atau mungkin juga tidak terjadi," ujarnya di Labuan Bajo, Rabu (10/5).

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengantisipasi El Nino sejak dua tahun yang lalu. Ketahanan pangan menjadi isu penting sehingga kebutuhan 280 juta penduduk Indonesia bisa terpenuhi.

Erick mengatakan, rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah perlu keberpihakan dan intervensi dalam menjaga ketahanan pangan. Pemerintah telah menghitung kebutuhan untuk menjaga ketahanan pangan mencapai Rp 47 triliun.

Dana tersebut akan disalurkan melalui Perum Bulog sebagai stabilitator pangan sekitar Rp 21-Rp26 triliun. Menurut Erick, dana tersebut akan berasal dari APBN.

"Artinya apa? Bulog memiiki program sosial dan macama-macamnya. Ketika harga pangan murah, Bulog akan membeli dari petani," ujarnya.

Erick mengatakan, peran Bulog sebagai stabilitator menyebabkan perusahaan plat merah tersebut terancam mengalami kerugian. Oleh sebab itu, Bulog memerlukan payung hukum yang jelas dalam menjalankan fungsinya sebaga stabilisator.

"Kalau ada program yang rugi, bukan berarti dana Rp 21 atau Rp 26 triliun itu hilang. Mungkin tahun itu operasi pasar macam-macam Rp 5 triliun, artinya pemerintah akan top up lagi Rp 5 triliun," ujarnya.

Sementara dana untuk ID Food membutuhkan Rp 21-26 triliun. Erick mengatakan, dana tersebut tidak akan bersumber dari APBN, namun akan berbentuk pinjaman murah dengan bunga kredit 2-3 persen.

Reporter: Abdul Azis Said
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...