PLN Ingin Bentuk Usaha Niaga Migas untuk Tekan Biaya Produksi Listrik
PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sedang mengajukan izin usaha niaga migas ke Kementerian ESDM melalui anak usaha PT PLN Energi Primer Indonesia. Perusahaan pelat merah tersebut meyakini usaha niaga migas, liquefied natural gas atau LNG, dan BBM di tubuh perseroan dapat menurunkan biaya pokok penyediaan atau BPP listrik.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, menyampaikan bahwa rencana ekspansi bisnis tersebut ditujukan untuk menekan BPP listrik, khususnya pada optimalisasi niaga gas bumi. Sementara untuk penyediaan BBM, PLN masih menerima suplai dari PT Pertamina Patra Niaga.
Adapun pengajuan izin usaha niaga gas dan BBM PLN itu berawal dari arahan Kementerian BUMN untuk melakukan optimalisasi aset yang dimiliki oleh negara. Hal tersebut merupakan langkah PLN untuk menjamin dan menjaga pemenuhan kebutuhan energi primer pembangkit listrik milik PLN Grup.
PLN membutuhkan pasokan BBM sebanyak 3 juta kiloliter dan pemenuhan pasokan gas untuk pembangkit perseoran yang mencapai 474 ribu billion british thermal unit atau BBTU pada tahun ini.
"Kalau gas ini untuk mengurangi BPP listrik. Melalui program usaha niaga ini bisa mengurangi BPP seperti amanat Kementerian BUMN untuk melakukan efisiensi," kata Mamit saat menjadi pembicara di Media Gathering Kementerian ESDM di Courtyard Marriott Bandung pada Sabtu (20/5).
Pada kesempatan tersebut, Mamit tak memberi rincian atau proyeksi hitungan penurunan BPP listrik apabila bisnis niaga migas PLN berjalan. Namun dia menjelaskan, langkah tersebut efektif bisa menekan penggunaan BBM Solar pada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD.
