Datang ke UE, Menteri RI dan Malaysia Kompak Protes Diskriminasi Sawit
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perladangan Malaysia, Dato’ Sri Haji Fadillah, menyampaikan penolakan terkait perlakuan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit melalui kebijakan EU Deforestation-Free Regulation atau EUDR.
Airlangga mengatakan, Indonesia dan Malaysia yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC sudah secara ketat menerapkan konservasi hutan. Bahkan level deforestasi di Indonesia turun 75% pada periode 2019 – 2020.
"Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84%," kata Airlangga dalam acara Luncheon Meeting yang diselenggarakan di Brussels, Belgia, pada Selasa (30/5).
Dia mengatakan, kedatangan Joint Mission Indonesia – Malaysia ke Uni Eropa kali ini berada di momen kritis. Kebijakan EUDR dinilai berdampak negatif pada industri, perdagangan, dan para petani kecil kelapa sawit.
"Kami menyampaikan concern dan ketidaksetujuan kami kepada Uni Eropa yang kembali mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan, terutama kelapa sawit melalui kebijakan EU Deforestation-Free Regulation,” tegas Menko Airlangga.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut mengecilkan upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, dan konvensi multilateral seperti Paris Agreement dan UN 2030 SDG Agenda.
