Jokowi Akan Terapkan Sistem Kerja Hybrid untuk Kurangi Polusi Jakarta
Presiden Joko Widodo berencana melakukan hybrid working di DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut merupakan strategi jangka pendek untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
Jokowi memberi sinyal total pekerja yang bekerja dari rumah berkisar 25% sampai 75%. Namun Kepala Negara menyatakan besaran pekerja yang bekerja dari rumah akan ditentukan dalam rapat terbatas selanjutnya.
"Kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, yakni gabungan antara work from office dan work from home," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (18/4)
Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan membatasi jumlah pekerja yang datang ke Ibu Kota dalam waktu dekat. Hal tersebut jadi bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.
WFH PNS DKI Jakarta
Heru mengatakan, pembatasan pekerja tersebut akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Jakarta, khususnya di bawah pemerintah daerah. Dia berencana mengurangi pekerja pemerintah daerah yang datang ke kantor hingga 60%.
"WFH itu 50% atau 60% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kami minta juga kementerian lain juga bisa melakukan bersama WFH," kata Heru di Istana Kepresidenan, Senin (14/8).
Heru mengatakan, WFH hanya akan dilakukan pada PNS yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, PNS yang akan mengerjakan tugasnya dari rumah adalah PNS dalam bidang perencanaan.
Saat ini, Heru sedang menghitung berapa persentase karyawan yang akan bekerja dari rumah di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Menurutnya, penerapan WFH pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan dimulai pada September 2023.
Heru menekankan kebijakan WFH tersebut belum berlaku bagi karyawan swasta. Akan tetapi, Heru mengaku akan membahas kemungkinan penerapan WFH pada sektor swasta dengan Presiden Joko Widodo pada pekan depan.
"Mudah-mudahan dari tingkat pusat dapat menetapkan WFH bagi sektor swasta. Ya, menjadi seperti pandemi Covid-19 saja," kata Heru.
Oleh karena itu, Heru mengaku hanya dapat mengimbau sektor swasta untuk melakukan program WFH tersebut. Kepala Sekretariat Kepresidenan ini menyampaikan imbauan tersebut telah melalui komunikasi dengan pihak swasta.
Heru mencatat sebagian pengusaha telah menjalankan program WFH di kantornya masing-masing. Sementara itu, sebagian pengusaha lainnya tidak dapat melakukan WFH mengingat karakteristik usahanya.
"Kebijakan WFH untuk sektor swasta akan ditentukan setelah rapat berikutnya dengan presiden," kata Budi.
Jakarta berada di urutan ke-8 dalam indeks kota berpolusi sedunia. AQI US Jakarta sebesar 114 mengalahkan Mumbai, India di posisi ke-9 dengan AQI US 111 dan China di posisi ke-10 dengan AQI US 101.
Indeks polusi udara di Jakarta termasuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutan utama PM2.5 dalam indeks di hari Minggu mencapai 40.7µg/m³. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini lebih besar 8.1 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
