Indonesia Dorong Negara G20 Perkuat Kesepahaman Tata Kelola Data
Pemerintah Indonesia mendorong negara anggota G20 saling memperkuat tata kelola data. Kesepahaman diperlukan karena tiap negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam tata kelola data.
Chair Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia, Mira Tayyiba, penggunaan ruang digital semakin intensif sehingga data mengalir lintas batas. Penggunaan arus lalu lintas data global dari 2020 ke 2026 diprediksi naik sampai tiga kali lipat.
“Skalanya sampai dengan 780 Exabytes. Exabyte itu sama dengan sepuluh pangkat delapan belas. Ini memang sangat besar, jadi data itu sendiri pun sangat dibutuhkan dalam public policy making. Data pada platform e-commerce mungkin saja melintas batas negara. Jadi tujuan kita di G20 adalah memperkuat tata kelola data,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada media di sela Pertemuan Ketiga DEWG G20 hari kedua, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/07).
Mira mengakui adanya perbedaan latar belakang atau mahzab dalam tata kelola data di setiap negara. Ada yang sifatnya lebih corporate driven, individual driven, bahkan ada juga yang menekankan state driven.
“Jadi pada saat kita bicara tata kelola baik, tata kelola yang mana yang cocok? Isu Cross-Border Data Flow (CBDF) dan Data Free-Flow with Trust (DFFT) menjadi yang paling seru, karena tidak mungkin lagi dengan kita makin intensif menggunakan ruang digital, tidak membicarakan data, itu tidak mungkin," ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia berupaya membangun common understanding agar negara anggota G20 bisa saling belajar dan memahami satu sama lain.
Menurut Mira, pembahasan isu CBDF bertujuan untuk menunjukkan bahwa data berperan penting dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. Selain itu, ada penekanan akan data secara umum dan pengaturan khusus dengan data pribadi.
