Bahlil Protes Perbedaan Nilai Karbon Negara Maju dan Berkembang di WEF

Bahlil mengatakan, nilai karbon di negara maju dihargai US$ 100 per ton, sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia hanya US$ 10 per ton.
Image title
25 Mei 2022, 06:00
Ilustrasi Emisi Karbon
123RF

Pemerintah Indonesia mendiskusikan standar ganda yang ditetapkan negara maju terkait nilai karbon. Diskusi tersebut berlangsung di World Economic Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss. 

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, negara maju sering menerapkan standar ganda kepada negara berkembang. Salah satu standar ganda tersebut  adalah dalam menyikapi kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun hilirisasi industri domestik dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT), termasuk diantaranya nikel untuk kendaraan listrik.

"Apa yang terjadi? Negara lain memprotes itu, padahal produk akhirnya akan kita ekspor ke dunia," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/5). 

Advertisement

Standar ganda berikutnya adalah sikap dunia internasional, terhadap industri minyak sawit mentah (CPO) nasional. Uni Eropa sebelumnya telah melarang produk CPO Indonesia untuk masuk ke wilayahnya. Namun saat Indonesia memberlakukan larangan ekspor CPO, Bahlil mengatakan, negara-negara di Eropa malah meminta agar kebijakan tersebut dicabut.

"Baru 3 minggu (ada larangan ekspor CPO) dunia gempar dan minta untuk dibuka. Jadi, saya katakan jangan pakai standar ganda," kata Bahlil. 

Di samping itu, Bahlil mengatakan, nilai karbon di negara maju dihargai US$ 100 per ton, sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia hanya US$ 10 per ton. Selain itu, dasar penghitungan nilai karbon antara negara mau dan berkembang dibedakan. 

Bahlil mengatakan, negara maju menyumbang karbon lebih besar lantaran kondisi alamnya yang tidak terlalu bagus. Namun demikian, nilai penghijauan kembali yang dilakukan di negara berkembang dan negara maju berbeda. 

"Kami minta nggak boleh ada perlakuan berbeda. Masa (nilai karbon kita) US$ 10 per ton, sedangkan mereka (negara maju) US$ 100 per ton. Yang kami perjuangkan adalah jangan harga karbon memperbaiki hutan nilainya lebih besar ketimbang memelihara. Ini nggak fair," kata Bahlil. 

Bahlil mendorong agar pengaturan nilai karbon memperhitungkan masyarakat dan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekitar hutan. Pelibatan kedua kelompok tersebut dinilai dapat meningkatkan efek ganda dari proses dekarbonisasi. 

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, Kementerian Investasi berkomitmen penuh dalam menyukseskan percepatan transisi energi yang menjadi salah satu pilar utama Presidensi G20 Indonesia. Pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan serta penerapan energi baru terbarukan (EBT) dengan mengundang investor dari berbagai negara.

Saat ini, investasi baterai listrik di Indonesia berasal dari Korea Selatan, Cina, dan Taiwan. Indonesia juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan Eropa yaitu VKTR dengan BritishVol. Kerja sama tersebut terkait pengembangan industri baterai kendaraan listrik.

Menurut laporan Bloomberg NEF, nilai investasi transisi energi di skala global mencapai US$755 miliar pada tahun 2021, naik sekitar 27% dari tahun 2020.

Sebanyak 50% dari investasi transisi energi global pada 2021 masuk ke sektor energi terbarukan, dengan nilai mencapai US$366 miliar. Angka ini naik 6,5% dibanding tahun sebelumnya.

 

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait