Joe Biden Kemungkinan Tidak Hadir dalam KTT Perubahan Iklim PBB COP28
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, kemungkinan besar tidak akan menghadiri pertemuan para pemimpin dunia pada KTT Perubahan Iklim PBB COP28 yang diselenggarakan 30 November hingga 12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab.
Dua pejabat AS mengatakan jadwal Biden tidak tetap dan masih bisa berubah sampai resmi diumumkan. Belum ada keputusan yang dibuat mengenai kehadiran pemimpin negara tersebut.
“Presiden Biden telah memimpin dan mewujudkan agenda iklim paling ambisius dalam sejarah, baik di dalam maupun luar negeri. Meskipun kami tidak memiliki informasi terkini tentang perjalanan untuk dibagikan saat ini, Pemerintah menantikan COP28 yang kuat dan produktif,” kata seorang juru bicara Gedung Putih seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/11).
Para menteri Biden sedang menyeimbangkan tuntutan masa jabatan presiden di tengah perang Timur Tengah dan perselisihan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik mengenai pengeluaran federal. Selain itu, musim kampanye presiden diperkirakan akan memanas pada bulan Januari.
Lusinan negara berencana untuk mendorong kesepakatan pertama di dunia untuk menghapuskan batu bara, minyak dan gas yang menghasilkan emisi CO2 pada pertemuan di Dubai.
Kesepakatan semacam itu akan menjadi sebuah tantangan bagi presiden dari Partai Demokrat tersebut menjelang pemilihan presiden tahun 2024, di mana banyak pemilih liberal dan muda menganggap perubahan iklim sebagai isu utama.
Acara ini juga akan memberikan Biden kesempatan untuk berhubungan langsung dengan para pemimpin Arab dan dunia lainnya untuk membahas perang di Gaza setelah pertemuan puncak yang direncanakan bulan ini di Yordania dibatalkan. Tahun lalu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron termasuk di antara yang hadir.
Biden telah menghadiri kedua KTT COP sejak pelantikannya pada tahun 2021. Mantan Presiden AS Donald Trump melewatkan acara tersebut setelah mengumumkan bahwa negaranya akan menarik diri dari Perjanjian Paris. Biden mengembalikan AS ke perjanjian tersebut.
Partisipasi Biden dalam acara COP27 tahun lalu di Mesir diumumkan hanya dua minggu sebelum acara tersebut. Di sana, ia memuji ketentuan iklim dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang baru saja disahkan.
Biden melewatkan pertemuan puncak KTT ASEAN pada September lalu dan menunjuk Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya.
Ketika ditanya apakah dia akan menghadiri COP28, juru bicara Harris mengatakan "kami tidak memiliki rencana perjalanan untuk diumumkan."
Yunani Bangun PLT Angin Lepas Pantai Pertama
Sejumlah negara mulai melipatgandakan pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk memerangi pemanasan global. Salah satunya Yunani yang membangun pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai pertamanya.
Negara mediterania tersebut telah berhasil menghasilkan listrim untuk memenuhi 50% kebutuhannya dari sumber energi terbarukan seperti angin, tenaga surya, dan darat pada tahun lalu.
Sementara sisa kebutuhan listriknya masih dihasilkan dari gas alam, batu bara, dan minyak yang mengeluarkan gas rumah kaca. Yunani menargetkan untuk membangun kapasitas terpasang setidaknya 2 Gigawatt (GW) dari angin lepas pantai pada tahun 2030. Jumlah tersebut sekitar 10 persen dari total kapasitas darat.
Hellenic Wind Energy Association (ELETAEN) mengatakan bahwa Yunani akan membutuhkan investasi sebesar 6 miliar euro atau setara dengan US$ 6,34 miliar untuk mencapai target 2 gigawatt tersebut.
Sementara itu, Hellenic Hydrocarbon and Energy Resources Management Company (Herema) suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam membangun proyek energi bersih menyebutkan, rancangan rencana tersebut mencakup 25 area pengembangan yang memenuhi syarat di Laut Aegea, Laut Ionia, dan Laut Tengah yang akan tersedia dalam dua periode waktu.
“Beberapa di antaranya, antara tahun 2025 dan paling lambat tahun 2032,“ kata Herema, dikutip dari Reuters, Rabu (1/11).
HEREMA juga menyebut, zona-zona tersebut mencakup area seluas 1.047 mil persegi atau setara 2.711 km persegi, dengan perkiraan kapasitas minimum sebesar 12,4 GW. Sebagian besar zona cocok untuk teknologi terapung.
"Pengembangan proyek-proyek ini merupakan prioritas nasional tidak hanya karena akan berkontribusi secara nyata pada kemandirian energi kita, tetapi juga karena memungkinkan kita untuk mengekspor energi hijau di masa depan," ujar Menteri Energi dan Lingkungan Hidup Yunani, Theodore Skylakakis.
Para pemerhati lingkungan mengatakan, pembangkit listrik tersebut dapat membahayakan keanekaragaman hayati, terutama ketika sedang dibangun atau dibongkar. Mereka mengatakan, pembangkit listrik tenaga angin tidak boleh dibangun di daerah ekologi yang penting.
