Pemerintah Diminta Hati-hati Kembangkan Pembangkit Listrik Nuklir
Pemerintah diminta hati-hati mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Pengembangan PLTN menyebabkan sejumlah risiko yang patut dipertimbangkan dengan matang.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah harus mempunyai kriteria yang jelas mengenai teknologi PLTN yang ingin dikembangkan. Parameter dan teknologi nuklir tersebut harus terbukti aman.
“Katanya teknologi yang digunakan itu Small Modular Reactor (SMR), saya kira kita semua harus hati-hati memperhatikan parameter dari teknologinya. Paling tidak harus terbukti andal, aman, dan harganya kompetitif tidak membebani pemerintah dan keuangan negara,” kata Fabby kepada Katadata.co.id menanggapi rencana pemerintah membangun PLTN di Indonesia, Rabu (29/11).
Fabby menuturkan, pemerintah juga harus memastikan ada transparansi dari sisi pemberian izin dan perhitungan ekonomi. Hal itu termasuk potensi risiko keuangan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Jadi terlepas dari apapun, pemerintah harus memastikan adanya transparansi, jadi semuanya harus jelas,” ujarnya.
Mengingat risiko tersebut, Fabby mengatakan, pemerintah juga perlu membandingkan biaya pemangkasan emisi atau abatement cost per ton karbon dioksida (CO2) dibandingkan pilihan teknologi-teknologi lainnya.
Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial, Putra Adhiguna, mengatakan teknologi nuklir bisa menurunkan emisi hingga 10% pada 2050. Namun, dia menekankan pentingnya perizinan dan faktor keselamatan dalam pembangunan PLTN di Indonesia
