Indonesia Dapat Pinjaman Rp5,2 T dari Bank Dunia untuk Peningkatan SDM
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pinjaman US$ 350 juta atau setara dengan Rp 5,2 triliun untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Hal ini akan mendukung upaya Pemerintah Indonesia melindungi masyarakat ketika kehilangan pendapatan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, mencegah perilaku tidak sehat, dan meningkatkan efektivitas belanja Pemerintah.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan bahwa kegiatan ini mendukung serangkaian reformasi yang akan membantu pencapaian potensi SDM Indonesia.
“Program ini adalah dukungan Bank Dunia yang pertama untuk kebijakan pembangunan modal manusia di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dukungan ini merupakan pengakuan terhadap komitmen kuat Indonesia bagi kemajuan pembangunan modal manusianya,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, dalam siaran pers, Selasa (5/7).
Pembiayaan baru ini sejalan dengan Kerangka Kemitraan Negara (CPF) Bank Dunia untuk Indonesia selama 2021-2025, khususnya dalam membina modal manusia melalui penguatan kualitas, pemerataan gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sejak 2010, Indonesia telah mencapai kemajuan pesat dalam mengurangi stunting, memperluas perlindungan sosial, menuju cakupan kesehatan universal, dan meningkatkan angka partisipasi siswa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja di masa mendatang.
Human Capital Index (HCI) Indonesia terus membaik dari 0,50 menjadi 0,54 antara 2010 hingga 2020. Namun demikian, skor HCI Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Hal itu disebabkan karena belum kuatnya sistem pendidikan dan perlindungan sosial, serta tingkat stunting yang relatif tinggi.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan menjadi lembaga pelaksana pembiayaan Bank Dunia tersebut. Pembiayaan Bank Dunia ini akan mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia meningkatkan gizi ibu hamil dan mengurangi stunting pada anak, mereformasi pelaksanaan layanan terkait tuberkulosis, dan menggunakan layanan telemedicine untuk meningkatkan akses kesehatan di pedesaan dan daerah terpencil.
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) melaporkan prevalensi anak penderita stunting usia di bawah lima tahun (balita) Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. Prevalensinya mencapai 31,8% pada 2020.
