Sri Mulyani: Tidak Semua Pegawai Kemenkeu Wajib LHKPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyanggah berita yang menyatakan terdapat belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Menurut dia, tidak semua pegawai Kementerian Keuangan wajib menyerahkan LHKPN.
Sri Mulyani mengatakan, kewajiban LHKPN di lingkungan Kementerian Keuangan hanya berlaku bagi pegawai dan pejabat yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan no.83 tahun 2021 mengenai Daftar Wajib Lapor (WL) di Lingkungan Kemenkeu.
Dengan demikian, dia mengatakan, jumlah pegawai Kemenkeu yang wajib LHKPN mencapai 33.370 orang pada 2021. Sementara pada 2022, jumlah pegawai Kemenkeu yang wajib pajak mencapai 32.191.
Pegawai Kemenkeu yang wajib LHKPN tersebut meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon 1, Pratama atau eselon 2, staf khusus, para pejabat pengadaan dan bendahara, Pemeriksa Bea Cukai, Account Representative, Penilai pajak, Pemeriksa pajak, Pelelang, Widyaiswara, Hakim pengadilan pajak, Pejabat esleon III dan IV serta pelaksana di unit tertentu.
"Pegawai yang tidak wajib lapor LHKPN tetap melapor harta dan SPT melalui Aplikasi Laporan Pajak dan Harta Kekayaan (Alpha) yaitu aplikasi pelaporan di internal Kemenkeu," kata Sri Mulyani dikutip melalui akun Instagramnya, Sabtu (25/2).
