Pandemi, Momentum Menata Kebijakan Publik Berbasis Ilmu Pengetahuan
Banyak perubahan yang harus disesuaikan sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal Maret 2020. Pemerintah bekerja cepat merumuskan kebijakan publik untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Salah satunya dengan membuat sistem data terintegrasi.
Hal tersebut didasari berbagai hal. Antara lain, masih adanya ketidaksinkronan data antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, tidak semua data bisa diakses secara penuh oleh lembaga lain yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19.
Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap persoalan itu. Saat rapat terbatas yang dilakukan pada Senin (13/4), Jokowi menginginkan satu data terpadu yang terintegrasi. Pada akhir April, pemerintah kemudian membuat sistem bernama Bersatu Lawan Covid-19.
Profesor Riset dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar mengatakan, Covid-19 menjadi momentum besar untuk menata proses pembuatan kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai solusi konkret.
Dalam acara Katadata Forum Virtual Series "Penanggulangan Covid-19 Berbasis Pengetahuan dan Inovasi" (22/6), Ia menekankan pentingnya ekosistem pengetahuan dan inovasi. Oleh karenanya lima elemen penting pendukung ekosistem perlu menjadi kesatuan yang harmonis.
“Lima elemen tersebut adalah kerangka regulasi, mekanisme insentif atau pendanaan, tata kelembagaan, akuntabilitas, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM),” ujar Dewi mengutip gagasan Yanuar Nugroho dalam tulisannya yang bertajuk “Membangun Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi untuk Kebijakan Publik di Indonesia”.
Ketika kelima elemen tersebut saling berkaitan maka akan menghasilkan penelitian yang memiliki nilai tambah dan dapat dikomersialisasikan. Selain itu, ada perbaikan proses bisnis dari hasil penelitian agar seluruh komponen dapat berintegrasi secara berkelanjutan.
“Dan menghasilkan kebijakan publik yang komprehensif dan berbasis bukti,” katanya.
Menurutnya, model Penta Helix menjadi bagian penting untuk terwujudnya ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi yang berkelanjutan. Model ini memiliki lima aktor penting yaitu dunia akademi, organisasi masyarakat sipil dan think tank, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Berdasarkan ringkasan kebijakan yang dikeluarkan oleh Research Triangle Institute (RTI) International bertajuk “Knowledge Systems: Evidence to Policy Concepts in Practice”, terdapat empat komponen utama dalam ekosistem pengetahuan. Pertama, knowledge producers berupa aktor yang menghasilkan ilmu pengetahuan seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga pemikir (think tank).
Kedua, knowledge users yaitu pihak yang memanfaatkan ilmu pengetahuan seperti dunia usaha dan publik. Ketiga, knowledge enablers terdiri dari pemerintah yang merancang aturan dan lembaga pendanaan seperti kementerian dan filantropi. Keempat, knowledge intermediaries lembaga atau institusi yang mampu menjembatani dan mengadvokasi pentingnya pengetahuan seperti media dan organisasi masyarakat sipil (CSO).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan pemerintah sudah seharusnya berdasarkan ilmu pengetahuan untuk menjamin ketepatan dan kualitas kebijakan.
Menurutnya, ada tiga poin penting dalam menyusun kebijakan pemerintah. Pertama, keterbukaan dan pertukaran data serta informasi antar instansi pemerintah. Kedua, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah. Ketiga, bertindak cepat berdasarkan pengetahuan yang ada.
