Pandemi, Momentum Menata Kebijakan Publik Berbasis Ilmu Pengetahuan

Covid-19 menjadi momentum besar untuk menata proses pembuatan kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai solusi konkret.
Image title
Oleh Tim Publikasi Katadata - Tim Publikasi Katadata
21 Juli 2020, 09:12
Situasi Pengecekan Pelaksanaan PSBB di Jakarta.
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Situasi Pengecekan Pelaksanaan PSBB di Jakarta.

Banyak perubahan yang harus disesuaikan sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal Maret 2020. Pemerintah bekerja cepat merumuskan kebijakan publik untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Salah satunya dengan membuat sistem data terintegrasi.

Hal tersebut didasari berbagai hal. Antara lain, masih adanya ketidaksinkronan data antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, tidak semua data bisa diakses secara penuh oleh lembaga lain yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19.

Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap persoalan itu. Saat rapat terbatas yang dilakukan pada Senin (13/4), Jokowi menginginkan satu data terpadu yang terintegrasi. Pada akhir April, pemerintah kemudian membuat sistem bernama Bersatu Lawan Covid-19.

Profesor Riset dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar mengatakan, Covid-19 menjadi momentum besar untuk menata proses pembuatan kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai solusi konkret.

Dalam acara Katadata Forum Virtual Series "Penanggulangan Covid-19 Berbasis Pengetahuan dan Inovasi" (22/6), Ia menekankan pentingnya ekosistem pengetahuan dan inovasi. Oleh karenanya lima elemen penting pendukung ekosistem perlu menjadi kesatuan yang harmonis.

“Lima elemen tersebut adalah kerangka regulasi, mekanisme insentif atau pendanaan, tata kelembagaan, akuntabilitas, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM),” ujar Dewi mengutip gagasan Yanuar Nugroho dalam tulisannya yang bertajuk “Membangun Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi untuk Kebijakan Publik di Indonesia”.

Ketika kelima elemen tersebut saling berkaitan maka akan menghasilkan penelitian yang memiliki nilai tambah dan dapat dikomersialisasikan. Selain itu, ada perbaikan proses bisnis dari hasil penelitian agar seluruh komponen dapat berintegrasi secara berkelanjutan.

“Dan menghasilkan kebijakan publik yang komprehensif dan berbasis bukti,” katanya.

Menurutnya, model Penta Helix menjadi bagian penting untuk terwujudnya ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi yang berkelanjutan. Model ini memiliki lima aktor penting yaitu dunia akademi, organisasi masyarakat sipil dan think tank, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Berdasarkan ringkasan kebijakan yang dikeluarkan oleh Research Triangle Institute (RTI) International bertajuk “Knowledge Systems: Evidence to Policy Concepts in Practice”, terdapat empat komponen utama dalam ekosistem pengetahuan.  Pertama, knowledge producers berupa aktor yang menghasilkan ilmu pengetahuan seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga pemikir (think tank).

Kedua, knowledge users yaitu pihak yang memanfaatkan ilmu pengetahuan seperti dunia usaha dan publik. Ketiga, knowledge enablers terdiri dari pemerintah yang merancang aturan dan lembaga pendanaan seperti kementerian dan filantropi. Keempat, knowledge intermediaries lembaga atau institusi yang mampu menjembatani dan mengadvokasi pentingnya pengetahuan seperti media dan organisasi masyarakat sipil (CSO).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan pemerintah sudah seharusnya berdasarkan ilmu pengetahuan untuk menjamin ketepatan dan kualitas kebijakan.

Menurutnya, ada tiga poin penting dalam menyusun kebijakan pemerintah. Pertama, keterbukaan dan pertukaran data serta informasi antar instansi pemerintah. Kedua, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah. Ketiga, bertindak cepat berdasarkan pengetahuan yang ada.

Tjahjo menambahkan, saat ini pemerintah sedang membuat manajemen pengetahuan dalam bentuk satu data nasional. Dengan begitu pemerintah dapat mengandalkan data yang valid dan tidak tumpang tindih. Selain itu diperlukan perbaikan dari kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perbaikan kualitas tersebut dilakukan dengan mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan. Sistem rekrutmen perlu mengedepankan prinsip integritas dalam prosesnya, menyeleksi sesuai kebutuhan rencana strategis dalam lima tahun ke depan, dan mempertimbangkan faktor anggaran.

Dalam memperbaiki sistem pendidikan, pengembangan kapasitas dan penciptaan lingkungan yang inovatif dari hasil berbagi pengetahuan atau sharing knowledge antar sesama ASN menjadi langkah agar mendorong terjadinya ekosistem pengetahuan.

Penasihat Senior Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Yanuar Nugroho mengapresiasi tumbuhnya ekosistem pengetahuan dari sisi pemangku kebijakan. Hal tersebut penting untuk menakar prioritas pembangunan suatu negara.

“Ketika mengaitkan dengan pembangunan, ini tidak pernah bebas nilai, selalu ada preferensi. Karena itu selalu ada prioritas dan bagaimana kita memprioritaskan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi. “Barangkali ekosistem pengetahuan dan inovasi ini diperkuat, punya kerangka hukum atau operasional (yang menegaskan) bahwa inovasi penting untuk kemajuan bangsa, pengambilan kebijakan punya akuntabilitas berbasis data. Memastikan pengetahuan itu tertanam di dalam pembuatan kebijakan publik,” tuturnya.

Memperbaiki Kolaborasi

Swab Test Masal di Stasiun KRL Bojong Gede
Petugas Medis Menujukan Sempel Tes Swab COVID-19 di KRL Commuter Line di Stasiun Bojong Gede. (Adi Maulana Ibrahim|Katadata)

Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Ristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro juga turut hadir dalam acara Katadata Forum mengatakan, Kemenristek/BRIN sudah mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Bentuknya berupa Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang melibatkan peneliti, perguruan tinggi, rumah sakit, dunia usaha, dan lembaga pemerintah.

“Ketika ada situasi tertentu dan kesepakatan bahwa semua pihak mau saling bekerja sama, maka ekosistem yang tadinya hanya kita bayangkan ingin dikembangkan, ternyata berjalan dengan baik,” katanya.

Meski melihat riset dan inovasi mampu berkembang pesat, namun ia menyadari ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Tantangan bagi pemerintah ialah bagaimana melembagakan ekosistem yang sudah berjalan setelah keadaan kembali normal.

Selain itu, bagaimana menguatkan peran swasta dalam sebuah kolaborasi. Hal ini penting sebab menurut Bambang, pihak swasta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya sektor swasta perlu didukung melalui kemudahan dalam mendapatkan akses pendanaan. Salah satunya melalui insentif pajak.

“Saat ini kita sedang minta Menkeu untuk menyelesaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tax deduction,” katanya.

 

Video Pilihan

Artikel Terkait