IFSE 2019, Bersinergi Dorong Inovasi Keuangan Digital

IFSE 2019 terdiri dari beberapa agenda utama yaitu konferensi, expo, dan beberapa program pendukung lainnya.
Image title
Oleh Tim Publikasi Katadata - Tim Publikasi Katadata
24 September 2019, 16:17
Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono Gani, Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia dan moderator dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta Convention Center, Jak
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono Gani, Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia dan moderator dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta (23/9). Saat ini, dari data OJK, sudah tercatatnya 48 perusahaan fintech yang masuk ke dalam 15 kluster inovasi keuangan digital serta sudah terdaftar dan beriizinnya 127 perusahaan fintech peer to peer lending sampai Agustus 2019.\

Jakarta - Hadirnya inovasi-inovasi digital di sektor ekonomi, menyediakan alternatif jasa layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum dapat mengakses keuangan. Sinergi para pemangku kepentingan, baik regulator maupun pelaku, penting untuk menumbuhkan ekosistem yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan digital.

 

Pentingnya sinergi inilah yang mendasari penyelenggaraan konferensi dan pameran di bidang teknologi finansial (fintech), Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 (IFSE 2019) “Innovation for Inclusion” di Jakarta Convention Center, 23 September 2019.

 

Peresmian IFSE 2019  dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Niki Luhur.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan inovasi teknologi di dalam sektor keuangan merupakan hal yang harus didukung oleh pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan.

 

“Perkembangan teknologi di bidang keuangan yang demikian pesat harus didukung oleh semua pihak agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan akses terhadap layanan dan produk keuangan akan mampu menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Darmin.  

 

Menurut Darmin, untuk mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia, pemerintah akan tetap menekankan pada pendekatan yang bersifat ringan atau light touch dalam lingkungan yang menguntungkan untuk semua atau safe harbour.

 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang ramah dan tidak memberatkan industri.


Sedangkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mengembangkan sistem pembayaran dan memfasilitasi perkembangan inklusi keuangan. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa kebijakan atau program yang telah ditempuh BI, antara lain program elektronifikasi penyaluran bantuan sosial nontunai, bidang transportasi, dan elektronifikasi transaksi pemerintah.

 

Kedua, integrasi sistem pembayaran dengan digital ekonomi secara end to end proses baik dari perbankan, fintech maupun e-commerce ke masyarakat dan bank sentral.

 

Ketiga, menjamin interlink antara teknologi finansal dan bank untuk menghindari risiko shadow banking.

 

Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas, dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat, antara lain melalui penguatan regulatory sandbox.

 

Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara. Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa BI telah menerbitkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran Indonesia, antara lain QR Code Indonesia Standard (QRIS) yang diluncurkan pada bulan Agustus 2019 dan penyempurnaan ketentuan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).


Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan perkembangan teknologi informasi harus dapat dioptimalikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi di sektor jasa keuangan. Sejalan dengan itu, perlindungan konsumen fintech harus dilakukan melalui penerapan kode etik oleh asosiasi fintech dan juga kehadiran undang-undang terkait perlindungan data nasabah.

 

Komitmen OJK terhadap fintech dan inovasi keuangan digital pun telah dibuktikan dengan sudah dibuatnya beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang fintech, seperti POJK No. 77 Tahun 2016, POJK No. 13 Tahun 2018, dan POJK No. 37  Tahun 2018.  Saat ini juga sudah tercatat 48 perusahaan fintech yang masuk ke dalam 15 kluster inovasi keuangan digital, sudah terdaftarnya 127 perusahaan fintech peer to peer lending (per Agustus 2019), dan satu perusahaan equity crowd funding berizin.

 

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mencatat telah memiliki anggota 280 perusahaan dan 250 perusahaan di antaranya merupakan perusahaan fintech yang beroperasi di sektor sistem pembayaran digital, pinjaman online, inovasi keuangan digital, insuretech, equity crowdfunding, dan lainnya.

 

Pesatnya pertumbuhan industri fintech dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk segmen retail dan unbanked. IFSE 2019 menjadi wujud komitmen industri fintech dalam mendukung target tercapainya
inklusi keuangan sebesar 75 persen di tahun 2019. Hal ini dilakukan melalui berbagai solusi yang ditawarkan fintech kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat.


Ketua Umum AFTECH Niki Luhur menjelaskan bahwa nilai tambah fintech terletak pada mekanisme distribusinya. "Fintech memanfaatkan terbaru baik melalui website, perangkat mobile, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan pemain fintech menjangkau masyarakat yang ada di daerah, bahkan daerah terpencil, yang selama ini belum tersentuh bank konvensional,” ujarnya.

 

Niki juga menekankan pentingnya kerja sama antarindustri untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari kegiatan ilegal, seperti penipuan (fraud), kejahatan siber (cyber crime), dan lain-lain. Perlindungan data konsumen banyak mengandalkan data konsumen dalam melakukan transaksi. Untuk itu, diperlukan peraturan yang tegas dan jelas mengenai pengelolaan, penggunaan, dan perlindungan data konsumen.

 

IFSE 2019 terdiri dari beberapa agenda utama yaitu konferensi, expo, dan beberapa program pendukung lainnya. Dihadiri oleh lebih dari 800 delegasi, yaitu para regulator, pemerintah, lembaga donor, pelaku fintech, dan sektor keuangan. Konferensi menampilkan lebih dari 100 pembicara dengan pengalaman kelas dunia untuk membahas berbagai isu penting terkait perkembangan industri fintech dan dampaknya terhadap masyarakat luas, khususnya untuk segmen unbanked dan undeserved. IFSE 2019 diikuti oleh 100 perusahaan fintech yang mengisi area expo.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait