SKK Migas dan Polri Perkuat Pengamanan Hulu Migas

SKK Migas terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk merealisasikan rencana kerja 2020.
Image title
Diproduksi oleh Tim Publikasi Katadata
20 Januari 2020, 18:13
No image

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk merealisasikan rencana kerja 2020. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto didampingi jajaran deputi SKK Migas, penasihat ahli, dan tenaga ahli Komisi Pengawas SKK Migas, Senin, 20 Januari 2020 bertemu Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Pertemuan di Markas Besar Kepolisian ini dalam rangka meningkatkan koordinasi pengamanan operasi dan aset hulu migas. Pada acara tersebut, Kapolri didampingi antara lain Kabareskrim, Kabarhakam, Kadiv Propam, Karo penmas Divisi Humas Polri, dan jajaran terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala SKK Migas menyampaikan operasional hulu migas 2019 serta rencana 2020. Potensi hulu migas di Indonesia yang masih besar, karena dari 128 cekungan, yang berproduksi 20 cekungan, dalam status eksplorasi 35 cekungan, dan sebanyak 73 cekungan masih menanti untuk dapat dieksplorasi. Hulu migas menjadi salah satu adalan sumber pemasukan negara dan berperan besar sebagai penggerak perekonomian nasional. Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar dan sektor ini kembali mampu menghasilkan produksi 1 juta BOPD pada 2030, SKK Migas telah dan sedang melakukan lima transformasi dan menerapkan empat strategi pencapaian. Untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan yang lebih efektif, pada 31 Desember 2019, SKK merilis integrated operation center (IOC) dan minggu lalu menyusul one door service policy (ODSP).

Salah satu penyebab tidak optimalnya operasi hulu migas adalah gangguan illegal drilling dan illegal tapping yang mengganggu operasional KKKS. Aktivitas ilegal ini menyebabkan kecelakaan dan merusak lingkungan. “Kegiatan ilegal ini menyebabkan gangguan investasi dan menyebabkan tidak optimalnya produksi migas nasional. Kegiatan ilegal tersebut juga menyebabkan berkurangnya penerimaan tersebut,” kata Kepala SKK Migas.

Dwi Soetjipto menambahkan, kunjungan SKK Migas sekaligus merupakan laporan kepada Kapolri yang merupakan salah satu anggota Komisi Pengawas SKK Migas. Komisi Pengawas SKK Migas terdiri atas Menteri ESDM sebagai Ketua Pengawas, dengan anggota adalah Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolri, dan Kepala BKPM. 

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menyampaikan bahwa migas telah menjadi perhatian khusus Presiden, karena kebocoran dan menyebabkan kerugian bagi negara. Polri akan memberikan dukungan yang terbaik dalam menjalankan program Pemerintah dan sudah menugaskan Kabareskrim untuk membuat satgas. “Agar efektif, dibentuk laison officer (LO) di SKK Migas dan Kabareskrim. Dalam catatan kepolisian, daerah yang menonjol adanya kegiatan illegal drilling dan illegal tapping adalah Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan”, kata Kapolri. “Harus ada tindakan yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku ilegal agar tidak terjadi lagi di masa mendatang,” lanjut Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Kabareskrim Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan  berkoordinasi dengan perusahaan di sektor hulu dan hilir Migas. Upaya meningkatkan pengamanan yang dilakukan oleh Polri telah memberikan dampak positif, antara lain salah satu daerah operasi hulu migas mampu meningkatkan lifting sebesar 500 barrel

Sejak ditandatangani pada September 2018, pelaksanaan kerjasama antara SKK Migas dan POLRI tentang penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum kegiatan usaha hulu migas telah diimplementasikan di wilayah Polda Aceh, Polda Riau, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Selatan. Selain itu dilakukan di Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua Barat, yang melibatkan 17 KKKS di Aceh sampai Papua Barat. 

Penulis: Tim Publikasi Katadata

Video Pilihan

Artikel Terkait