Jelang Reshuffle Kabinet, Beredar Nama Enam Menteri Baru

Selain Tri Rismaharini, calon kuat menteri adalah Wahyu Trenggono, Budi Gunadi, M. Lutfi, Yahya Staquf, dan Sandiaga Uno. Waktu reshuffle pekan ini bisa mundur karena belum semua pihak bersepakat.
Ameidyo Daud Nasution
21 Desember 2020, 11:21
reshuffle, kabinet, jokowi
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj.
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).
  • Nama yang menjadi kandidat kuat adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono.
  • Gerindra tetap mendapatkan jatah yang sama di kabinet
  • Pengamat politik menganggap reshuffle kali ini tak akan mudah untuk Jokowi lantarahn parpol mulai melirik 2024

Jika tak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet pada pertengahan pekan ini. Selain mengisi dua kursi menteri yang kosong, reshuffle tersebut juga bakal mengganti sejumlah menteri. Beberapa nama yang beredar menjadi calon kuat menteri maupun wakil menteri baru, dikabarkan sudah dipanggil ke Istana.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, pemanggilan para calon menteri tersebut ke Istana berlangsung pada pekan lalu. “Beberapa nama sudah bertemu melalui Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) sepanjang pekan lalu,” kata seorang sumber di partai politik, Minggu (20/12).

 

Dua nama yang menjadi kandidat kuat menteri baru adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. Risma, walikota yang akan segera mengakhiri jabatannya pasca-hasil pilkada serentak 9 Desember lalu, disorongkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden untuk menduduki kursi Menteri Sosial.

Advertisement

Kursi Menteri Sosial kosong setelah Juliari Batubara mundur dari jabatannya. Politisi PDIP tersebut mundur karena menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Adapun, kursi Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo karena menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benur, akan ditempati oleh Trenggono. Wakil Menteri Pertahanan saat ini tersebut dikenal dekat dengan Jokowi dan pernah menjadi Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden tahun 2019 lalu.

Pengganti Wakil Menteri Pertahanan kabarnya juga sudah disiapkan. Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra, Kepala Staf Umum TNI saat ini, disebut-sebut akan mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sementara itu, satu kursi menteri yang kosong tetap dialokasikan untuk Partai Gerindra. “Tidak ada partai politik yang berkurang kursinya di kabinet,” kata seorang sumber.

Dari beberapa nama politisi Gerindra yang beredar, nama Sandiaga Uno yang paling santer terdengar. Calon Wakil Presiden 2019 - 2024 yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu, disebut-sebut akan menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru.

Rencana reshuffle pertama pada periode kedua pemerintahan Jokowi tersebut juga terkait dengan evaluasi kinerja menteri setelah berjalan selama lebih satu tahun. Salah satu poin utama evaluasi adalah kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Terkait poin tersebut, tiga orang sumber Katadata.co.id menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bakal diganti. “Calon yang disiapkan diharapkan bisa mempercepat penanganan pandemi, khususnya vaksinasi.”

Calon kuat penggantinya adalah Budi Gunadi Sadikin. Sejak Juli lalu, Wakil Menteri BUMN ini memang terlibat aktif menangani pandemi Covid-19 sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. “Tidak harus doketr untuk menjadi Menteri kesehatan. Nanti akan didampingi oleh wakil menteri,” kata sumber tersebut.

Perombakan kabinet disebut-sebut juga menyasar kursi Menteri Agama dan Menteri Perdagangan. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi disebut-sebut akan menjabat Menteri Perdagangan baru pengganti Agus Suparmanto. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini memang sempat menjadi calon kuat menteri saat penyusunan kabinet tahun 2019 lalu.

Selain Lutfi, Mahendra Siregar juga dikabarkan menjadi calon kuat Menteri Perdagangan. Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Dubes RI untuk AS ini dianggap cocok menahkodai perdagangan Indonesia di tengah ancaman perang dagang dan tren kerja sama ekonomi komprehensif di dunia, karena memiliki kecakapan di bidang keuangan, perdagangan, dan investasi.

Untuk menggantikan kursi Menteri Perdagangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikabarkan akan mendapat posisi Menteri Agama. Nama yang santer disebut adalah Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf. Nama lainnya adalah Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel. Dua nama ini pun pernah menjadi calon Menteri Agama saat penyusunan awal kabinet tahun lalu.

Selain enam kursi menteri tersebut, menurut sumber Katadata.co.id, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau penggantian pos menteri lainnya. “Waktu reshuffle pekan ini juga bisa mundur karena belum semua pihak firm,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dan konfirmasi dari pihak Istana terkait kabar reshuffle tersebut dalam pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Juru Bicara  Fadjroel Rachman, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian belum merespons telepon dan pesan singkat yang dikirimkan Katadata.co.id.

Sedangkan politisi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan keputusan siapa nama Menteri baru berada di tangan Jokowi dan Ketua Umum partai banteng Megawati Soekarnoputri. Meski demikian ia mengatakan PDIP juga memiliki kader yang potensial dan mampu menjalankan tugas di Kementerian Sosial.

"Ada sejumlah nama seperti yang sudah disampaikan yaitu Pak Ahmad Basarah," kata Hendrawan kepada Katadata.co.id, Senin (21/12). Basarah merupakan kader senior PDIP dan saat inin menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Beberapa Perlu Evaluasi

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan beberapa kursi pembantu Presiden memang layak dievaluasi. Hal ini terkait kinerja mereka dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Salah satu yang disinggung adalah Terawan yang seharusnya bisa menjadi panglima utama dalam menghadapi pandemi namun malah disibukkan dengan koordinasi internal. Trubus juga menyoroti Terawan yang kerap telat merespons kebijakan.

“Seperti kebijakan rapid test itu akhirnya harganya diatur, tapi setelah masyarakat babak belur,” katanya.

Posisi lain yang menjadi sorotan adalah Menteri Ketenagakerjaan yang saat ini diisi Ida Fauziyah. Dia menganggap kemampuan komunikasi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut kurang mempuni sehingga terjadi demonstrasi berulang menolak UU Cipta Kerja.

Trubus juga menganggap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga patut mendapat evaluasi lantaran sekolah online yang sempat menuai polemik. Nama lain yang menurutnya patur mendapatkan sorotan adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama.

“Seharusnya banyak gebrakan dalam pariwisata, apalagi sudah banyak pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Trubus.

Meski demikian, pengamat politik menganggap reshuffle kali ini tak akan mudah untuk Jokowi. Pasalnya mantan Wali Kota Solo tersebut harus memastikan koalisi tetap seimbang. Sedangkan di sisi lain partai politik mulai menatap pesta politik 2024.

“Tantangannya berbeda, Jokowi tak hanya harus mengisi kabinet dengan sosok yang lebih (kompeten) tapi memastikan keseimbangan ini,” kata Arif Susanto, analis dari Exposit Strategic.

Meski demikian, Arif menganggap akhir tahun atau awal 2021 masih menjadi waktu ideal melakukan perombakan. Apalagi ada kepentingan untuk segera menambal posisi yang ditinggalkan Juliari dan Edhy Prabowo.

Terkait latar belakang calon Menteri, Arif hanya berharap sosok tersebut memiliki tiga hal. Pertama adalah kompetensi, kedua berintegritas, dan ketiga loyal kepada Presiden. “Karena kalau tidak, reshuffle bisa saja terjadi berulang dan tidak akan sehat buat stabilitas pemerintahan,” katanya.

 

 

Reporter: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait