Pabrik pengolah biodiesel minyak jelantah milik Yayasan Lengis Hijau, Bali. Foto: Yayasan Lengis Hijau

Program biodiesel pemerintah Indonesia terus bergerak maju. Di akhir 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati ini dari B30 menjadi B50 pada 2021 mendatang. B50 merupakan penerapan mandatori campuran biodiesel sebesar 50% dalam bahan bakar minyak jenis solar.

Biodiesel sendiri merupakan salah satu jenis BBN yang kini dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi hingga menghemat devisa. Namun tak semudah membalikkan telapak tangan, sejumlah tantangan mulai dari serapan hingga ancaman terhadap lingkungan muncul dalam pelaksanaan program mandatori ini.

Untuk mengatasinya, dibutuhkan penerapan prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan biodiesel di Indonesia. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan minyak goreng bekas sebagai bahan baku alternatif biodiesel selain minyak kelapa sawit murni.

Persoalan Biodiesel di Indonesia, dari Penyerapan hingga Dampak Lingkungan

Pabrik pengolahan minyak goreng bekas jadi biodiesel di Kota Denpasar yang beroperasi sejak 2013 ini didirikan oleh Caritas Switzerland dan dikelola Yayasan Lengis Hijau.
Foto : Luh De Suriyani/Mongabay

Program mandatori biodiesel di Indonesia dibentuk sebagai upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi masa depan. Selain itu juga untuk mengembangkan energi ramah lingkungan, serta membantu menekan impor BBM untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Alasan lain dikembangkannya biodiesel adalah melimpahnya stok CPO Nasional. Ini kemudian mendorong pemerintah mengutamakan minyak sawit sebagai sumber energi alternatif.

“Untuk menyerap volume stok CPO dengan jumlah besar di dalam negeri, salah satu upaya yang dilakukan adalah hilirisasi sawit menjadi energi melalui program mandatori biodiesel,” ujar Direktur Bioenergi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna saat diwawancarai Katadata pada 8 September 2020.

Hasil olahan jelantah adalah biodiesel seperti dalam botol dan bagian olahan lainnya bisa diolah jadi sabun. Seperti sabun cair percobaan siswa GreenSchool di botol lainnya. Foto : Luh De Suriyani/Mongabay

Andriah juga menjelaskan terdapat penurunan target realisasi produksi di tahun ini akibat penurunan demand biodiesel kurang lebih 10% dari program produksi 10 juta KL biodiesel. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan konsumsi bahan bakar untuk transportasi khususnya minyak Solar akibat pandemi Covid-19.

Namun, program mandatori biodiesel justru menuai kritik, salah satunya dari ekonom senior, Faisal Basri. Dalam webinar Bimasena yang bertajuk Krisis Energi di Depan Mata pada 29 Agustus lalu, Faisal memperingatkan bahwa biodiesel bukan solusi bagi upaya kemandirian energi Indonesia.

“Salah satu tujuan pengembangan biodiesel kan untuk menekan impor minyak sehingga memperbaiki transaksi perdagangan dan current account deficit. Kenyataannya justru bertolak belakang. Berdasarkan perhitungan opportunity cost, justru mengakibatkan defisit perdagangan” ujarnya dalam sesi presentasi.

Lebih lanjut, biaya produksi biodiesel selama ini justru mengakibatkan defisit perdagangan mencapai Rp 85,2 triliun pada 2018 dan Rp72,1 triliun pada 2019. Ini berdampak pada kerugian yang merembet ke petani sawit karena harga jual tandan buah segar yang makin tertekan.

Di sisi lain, kontribusi BBN terhadap permintaan dan penawaran energi nasional juga masih jauh dari harapan. Setelah mandatori B20 dinaikkan menjadi B30, penyerapan nasional justru belum maksimal. Mengutip laman Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), implementasi B30 pada Januari 2020 masih berada di angka 4,36 juta kiloliter atau 68 persen dibanding penyerapan B20 sepanjang tahun 2019.

Fakta ini diperkuat dengan laporan terbaru Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di mana penyerapan minyak sawit untuk biodiesel tergolong rendah. Dalam laporan yang bertajuk Kinerja Industri Sawit Indonesia 2019, penggunaan CPO untuk pengolahan makanan masih lebih tinggi dibanding untuk biodiesel.

Selanjutnya, program biodiesel yang bergantung pada kelapa sawit ini juga menimbulkan dampak lingkungan jika tidak dikelola secara berkelanjutan.

Salah satu alasan pengembangan biodiesel adalah pengurangan emisi. Tetapi, biodiesel belum tentu lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil jika proses produksinya tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Senior Forest Campaigner Greenpeace, Arkian Suryadarma menyebutkan, terdapat berbagai potensi pencemaran atau jejak karbon dari proses produksi biodiesel. Beberapa di antaranya dari pembukaan lahan, proses transportasi dalam kegiatan distribusi, hingga limbah yang dihasilkan saat pengolahan.

Berbagai kendala pengembangan biodiesel di Indonesia ini perlu untuk segera dicarikan solusi yang tepat agar cita-cita mewujudkan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa depan dapat terwujud. Salah satunya, dengan segera menemukan alternatif pembuatan biodiesel yang menjanjikan.

Minyak Jelantah, Sumber Alternatif Bahan Baku Biodiesel

Bus sekolah atau Bio Bus milik Green School, Bali yang berbahan bakar biodiesel jelantah. Foto Luh De Suriyani/Mongabay

Minyak goreng, salah satu kebutuhan memasak yang lumrah digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Hampir semua warga Indonesia mengkonsumsi minyak goreng. Tak mengherankan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsumsi minyak goreng terbesar di dunia.

Dengan jumlah rumah tangga sebesar 65,5 juta, tingkat konsumsi minyak goreng mencatatkan salah satu yang tertinggi di dunia. Berdasarkan publikasi Indonesia Oilseeds and Products Annual 2019, konsumsi minyak goreng rumah tangga di Indonesia mencapai 13 juta ton.

Bahkan secara spesifik, konsumsi minyak sawit untuk kebutuhan makanan diprediksi mencapai 5,9 juta ton sepanjang 2018 hingga 2019 dan 5,95 juta ton pada 2019 hingga 2020. Data konsumsi minyak goreng dunia dari United States Department of Agriculture (USDA) juga menyebut negara pengguna minyak goreng paling banyak pada 2019 adalah Indonesia, India, China, dan Malaysia.

Studi International Council on Clean Transportation (ICCT) menemukan, potensi minyak jelantah yang dihasilkan dari aktivitas konsumsi minyak goreng di perkotaan mencapai 1,6 miliar liter pada 2018. Adapun potensi yang bisa diandalkan dari produksi jelantah perkotaan mencapai 3 miliar per tahunnya.

Jumlah tersebut merupakan estimasi pengumpulan di beberapa kota besar di wilayah Indonesia seperti Jabodetabek, Bali dan Makassar. Adapun produsen jelantah paling banyak berasal dari restoran-restoran, sekolah, rumah sakit, hingga rumah tangga.

Namun sayang, minyak jelantah di Indonesia sering berakhir ke tempat pembuangan sampah. Alih-alih dimanfaatkan, jelantah justru menjadi persoalan serius bagi lingkungan. Pencemaran akibat proses pembuangan yang tidak tepat inilah menyebabkan tanah menjadi tercemari.

Data ICCT menunjukkan, bahwa 51% minyak jelantah dari rumah tangga di Tangerang terbuang begitu saja dan menjadi limbah. Sebesar 39% terbuang di selokan dan 4% mencemari tanah. Fakta serupa juga sempat terjadi di Bogor (2015) di mana 51% of UCO rumah tangga di Bogor menjadi limbah selokan sedangkan 17% mencemari tanah.

Perilaku Pembuangan Jelantah Masyarakat Perkotaan

Tentu disayangkan, di saat persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri sawit belum sepenuhnya teratasi, kini produk turunan sawit juga menjadi ancaman baru bagi masa depan keberlanjutan lingkungan.

Belum lagi persoalan kesehatan yang ditimbulkan oleh jelantah jika dikonsumsi kembali. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat kita yang masih menggunakan kembali jelantah untuk proses memasak. Realita ini yang coba dipotret oleh Katadata Insight Center (KIC) melalui survei yang dilakukan pada bulan Agustus lalu.

Perilaku Konsumsi Minyak Goreng Masyarakat Perkotaan Indonesia

Di mana sebanyak 54% responden yang tersebar di 17 provinsi di seluruh Indonesia tersebut mengaku menggunakan minyak goreng mereka lebih dari satu kali. Padahal, dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan kembali minyak jelantah tidak main-main.

Diketahui bahwa jelantah berbahaya bagi kesehatan jika digunakan kembali untuk memasak karena proses pemanasan minyak goreng yang lama ataupun berulang akan menyebabkan oksidasi dan polimerisasi asam lemak yang menghasilkan radikal bebas senyawa peroksida yang bersifat toksis bagi sel tubuh.

Berdasarkan kajian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Syarat mutu bilangan peroksida minyak goreng menurut SNI. 01-3741-2002 maksimal 10meq/1kg minyak. Sementara penggunaan minyak goreng berulang dalam rumah tangga memiliki bilangan peroksida 20-40 meq/kg.

Untuk itu, mendorong pengelolaan limbah jelantah berdaya guna menjadi tantangan sekaligus peluang bagi semua pihak. Limbah jelantah sejatinya merupakan bahan baku potensial pembuatan biodiesel.

Menurut European Environment Agency, BBN yang mencakup biodiesel, bioethanol, dan biogas sebenarnya dapat diolah dari berbagai jenis limbah seperti limbah tanaman, limbah padat kota, limbah industri, hingga limbah kotoran hewan dan manusia. Salah satu yang kini memiliki potensi menjanjikan adalah penggunaan minyak goreng bekas atau yang lebih dikenal sebagai minyak jelantah atau used cooking oil (UCO).

Di Eropa sendiri, penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel termasuk golongan generasi kedua yang berasal dari limbah tak terpakai, sedangkan bahan baku generasi pertama masih menggunakan bahan baku hasil tanaman seperti jagung, kedelai, hingga tebu. Adapun penggunaan biodiesel dari jelantah di Benua Biru tersebut lebih banyak digunakan untuk kebutuhan transportasi publik.

Potensi yang ada mendorong pelaku usaha maupun komunitas peduli lingkungan melirik pangsa pasar jelantah. Upaya kolektif pengumpulan jelantah untuk bahan baku biodiesel telah dimulai di beberapa kota besar dan kabupaten.

Potensi Ekonomi Biodiesel Jelantah

Petugas pengumpul jelantah mengecek kiriman dari rumah tangga dan usaha, lalu disaring sebelum diolah jadi biodiesel. Tiap bulan mengumpulkan rata-rata 10 ribu liter jelantah. Foto : Luh De Suriyani/Mongabay

Secara keekonomian, jelantah juga memiliki nilai yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 menunjukkan nilai ekspor minyak jelantah mencapai US$ 37,3 juta. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2015, nilai ekspor jelantah masih berada di angka US$ 10.2 juta. Di tahun berikutnya, jumlahnya bahkan meningkat hingga dua kali lipat yakni US$ 21 juta.

Sementara itu, mengutip Argusmedia.com, ekspor minyak goreng bekas Indonesia mencapai titik tertinggi di bulan Juli pada tahun ini dengan capaian 22 ribu ton. Adapun bulan sebelumnya mencapai 20 ribu ton. Lebih dari 133 ribu ton diekspor selama tujuh bulan pertama tahun ini. Angka ini naik dari 85 ribu ton selama periode yang sama di tahun 2019. Tujuan ekspornya adalah Belanda dengan jumlah 55 ribu ton, Malaysia 31 ribu ton, Singapura 21 ribu ton, dan Korea Selatan 11 ribu ton dengan pemanfaatan utama untuk produksi biodiesel.

Berbanding terbalik, ekspor biodiesel berbasis kelapa sawit justru hanya menjadi 4 ribu ton di bulan Juli 2020, merosot dari 6 ribu ton di periode yang sama 2019 dan 187 ribu ton setahun sebelumnya.

Secara lingkungan, kajian ICCT menemukan, penggunaan jelantah untuk biodiesel justru dapat menekan angka kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh persoalan sawit selama ini seperti ekspansi lahan dan karhutla. Penggunaan bahan baku ini dapat berkontribusi pada penyelamatan 321 ribu hektare hutan dari ekspansi perkebunan sawit.

“Potensi minyak jelantah ini jika benar-benar digali dan dimanfaatkan dengan baik akan menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar, salah satunya pengurangan pembukaan lahan sawit yang mengancam masa depan hutan kita” ujar Tenny Kristiana, Research Consultant ICCT Indonesia kepada Katadata di Jakarta (10/8).

Lebih lanjut menurut ICCT, jika potensi minyak jelantah untuk biodiesel dapat dimaksimalkan, akan dapat menghemat biaya subsidi biodiesel mencapai Rp 3,6 triliun. Selama ini, pemerintah menggulirkan subsidi biodiesel (B30) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terbaru, jumlah yang digelontorkan mencapai Rp2,78 triliun melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Adapun menurut kalkulasi ICCT, penghematan subsidi biodiesel didapat dari selisih antara biaya produksi biodiesel menggunakan minyak sawit biasa dengan biaya produksi biodiesel menggunakan minyak jelantah. Penghitungan tersebut menggunakan asumsi rata-rata harga indeks pasar (HIP) minyak jelantah dan bahan bakar nabati (BBN) per Januari hingga Juli 2020.

Perlunya Dukungan Pemerintah

Mesin pengolah minyak jelantah menjadi biodiesel milik Yayasan Lengis Hijau, Bali. Foto: Yayasan Lengis Hijau

Kesadaran pemerintah untuk memanfaatkan jelantah sebagai bahan baku biodiesel setidaknya pernah dimulai pada 2014 lalu. Pada saat itu Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Studi ICCT menyebutkan bahwa Bogor adalah satu-satunya kota yang telah mencoba menjalankan program biodiesel berbahan jelantah di Indonesia. Sejak tahun 2008 hingga 2015, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) bekerjasama dengan Manajemen Lingkungan Kota Bogor berinisiatif menggunakan biodiesel jelantah untuk bahan bakar bus umum Trans Pakuan.

Untuk kebutuhan pasokan bahan baku, pemerintah Kota Bogor secara kolektif mengumpulkan UCO dari rumah tangga, sekolah, gedung pemerintah, dan bisnis untuk diubah menjadi biodiesel, yang dulu kemudian disuplai ke bus umum Trans Pakuan.

Namun sayang, upaya tersebut tidak berjalan secara berkelanjutan disebabkan oleh faktor standarisasi yang belum terpenuhi. Diduga jelantah yang dikumpulkan oleh pemkot Bogor berkualitas rendah dan mengandung Free Fatty Acid (FFA) tinggi.

Meskipun telah dimulai dari pemerintah daerah, namun pemanfaatan potensi jelantah untuk biodiesel belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah pusat. Menurut pemerintah, pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel masih perlu untuk dikaji ulang.

Belum adanya kajian yang komprehensif terkait berapa besar harga produksi dari biodiesel yang bersumber dari jelantah untuk memastikan seberapa besar penghematan yang dapat dilakukan terhadap beban insentif pada program mandatori biodiesel diklaim menjadi alasan utama.

Meski demikian, pemerintah mengaku terbuka terhadap semua opsi yang ada. Hal itu ditegaskan Direktur Bioenergi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna.

“Kami prinsipnya terbuka terhadap semua peluang yang ada apalagi jika memberikan keuntungan lebih untuk negara. Namun sampai saat ini pemanfaatan minyak jelantah untuk memproduksi Biodiesel masih dalam skala kecil dan belum dapat diproduksi secara massal karena rantai pasoknya belum terbangun secara berkelanjutan,” ujar Andriah.

Sedangkan menurut Kasubdit Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Effendi Manurung, pemerintah sebenarnya juga menyadari adanya potensi jelantah untuk bahan baku biodiesel.

“Kalau kita lihat biodiesel dari jelantah itu sebenarnya memberikan dua keuntungan. Bisa tersedianya bahan bakar, dan terselamatkannya lingkungan. Itu keuntungannya jelantah kan, dari pada dibuang begitu saja merusak lingkungan” tuturnya saat diwawancarai tim Katadata (1/9).

Namun ia menggarisbawahi, tantangan yang dihadapi untuk penggunaan jelantah adalah itu pola pengumpulan yang masih belum terlalu masif.

“Kalau pola pengumpulan itu kan mungkin di perindustrian atau perdagangan atau pemda yang bisa mengatur itu, yang mengatur larangan bagi pedagang kaki lima untuk membuang minyak atau diharuskan menjual minyaknya. Atau larangan untuk membuang ke lingkungan. Artinya perlu ada regulasinya yang diatur pemda atau kementerian/dinas terkait.”

Selain itu, standarisasi produksi dan kapasitas pasokan biodiesel jelantah juga menjadi isu yang menurutnya perlu untuk dipecahkan kedepannya. Mengingat isu kuantitas juga menjadi tantangan tersendiri bagi penggunaan jelantah untuk bioenergi.

“Untuk minyak jelantah, misal dapat 1.000 liter. Kurang pas jika Pertamina yang biasanya mengurusi jutaan liter minyak mengurusi jelantah. Kebutuhan biodiesel sekarang mencapai 9,6 juta kiloliter. Kalau hanya 1.000 liter, kecil sekali. Jadi itu tantangannya,” kata Effendi Manurung.

Adapun pengumpul jelantah berbasis di Jakarta, Belijelantah.com mengakui adanya sejumlah tantangan yang dihadapi para pengumpul cukup sulit. Padahal, menurut pendiri Belijelantah.com, Faris Razanah Zharfan, potensi minyak jelantah untuk biodiesel cukup menjanjikan.

“Biodiesel berbasis jelantah punya potensi yang besar untuk membantu keberlanjutan di bidang transportasi dan industri. Saat ini minyak jelantah sudah menjadi komoditas sebagai bahan baku untuk waste-based biofuel. Namun tantangannya lebih kepada aspek kebijakan dan aspek ekonomi. Belum ada kebijakan secara nasional terkait biodiesel berbasis jelantah, sangat berbeda dengan biodiesel dari sawit,” ujarnya saat diwawancarai tim Katadata (1/9).

Ia menambahkan, dari aspek ekonomi, biodiesel masih jauh lebih mahal dibandingkan solar bersubsidi sehingga perlu ada insentif tertentu terkait hal ini.

Padahal menurutnya, jelantah memiliki potensi circular economy yang menjanjikan. Penghasil minyak jelantah seperti restoran atau rumah tangga bisa mendapat penghasilan tambahan dari aktivitas penjualan. Pengumpul minyak jelantah pun bisa mendapatkan keuntungan dan potensi terbukanya lapangan kerja baru.

Pabrik pengolah jelantah agar tak jadi limbah pencemar air ini bersaing dengan pengepul kecil dan besar lain yang juga menggunakan jelantah untuk keperluan lain seperti pangan yang kandungannya membahayakan kesehatan. Foto : Luh De Suriyani/Mongabay

Lengis Hijau, salah satu Yayasan non-profit lingkungan yang bergerak dibidang pemanfaatan jelantah untuk biodiesel juga mengakui adanya kendala serupa.

Tri Hermawan, selaku Manager Process Engineering Yayasan Lengis Hijau saat diwawancarai Katadata pada 15 September 2020 menjelaskan tantangan berat jika pemerintah ingin menggunakan jelantah untuk biodiesel di Indonesia.

“Biodiesel ini juga masih menuai persoalan daya saing dengan solar yang harganya lebih murah, apalagi kalau digunakan untuk skala industri. Ya biodiesel kalah saing secara nilai keekonomisan dibanding dengan solar. Selain itu, kapasitas produksi jelantah untuk biodiesel belum mampu memenuhi kebutuhan nasional,” tuturnya.

Yayasan yang telah berdiri sejak 2013 ini bekerja sama dengan restoran dan hotel di sekitar Bali untuk mencukupi bahan baku produksi biodiesel jelantah.

“Di Bali sendiri, kami hanya masih mampu menangkap peluang pengumpulan 10% dari total potensi jelantah yang ada. Karena 90% potensi yang ada larinya ke pengepul besar yang berani beli lebih mahal. Jadi nilai ekonominya lebih menarik dibanding nilai kesadaran lingkungannya.”

Selain itu, Tri menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk mendukung proses pengumpulan jelantah agar bisa diberdayakan menjadi bahan baku biodiesel.

“Makanya kita perlu regulasi pemerintah agar pengumpulan ini dapat dimaksimalkan. Kalau kita di Bali ada kenaikan restoran dan hotel yang menjual minyak jelantah ke kita. Kita di satu sisi mendorong pemerintah juga karena paling tidak harus ada regulasinya, jadi kalau ada orang bikin restoran atau hotel baru kan butuh izin, nanti syaratnya tu salah satunya harus bekerjasama dengan kita dalam menyalurkan limbah minyak jelantah,” pungkasnya sembari menutup sesi wawancara dengan tim Katadata.