Kenapa Pemerintah Harus Berutang?

Siapa pun yang akan menjadi presiden, agaknya akan sulit menghindari utang. Persoalannya, anggaran negara tidak imbang antara penerimaan dan pengeluaran. Akibatnya APBN mengalami defisit, dan utang adalah instrumen yang paling memungkinkan untuk menutupnya.

(Baca: Naik 8,8%, Utang Luar Negeri Februari Rp 5.467 Triliun)

Data menyebutkan, utang pemerintah mencapai US$ 183,2 miliar atau sekitar Rp 2.600 triliun per Desember 2018. Porsi utang terbesar berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) global maupun domestik, masing-masing senilai US$ 66,3 miliar dan US$ 61,7 miliar.

(Baca: Menakar Bahaya Utang Indonesia)

Kendati demikiab, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sebesar 30 persen. Selain masih jauh dari batas maksimal 60 persen dalam UU Keuangan Negara, rasio utang Indonesia termasuk terendah dibandingkan negara-negara lain di Asia.

(Baca: Utang Kembali Ramai Dibahas, Sri Mulyani: Banyak Orang Belum Paham)

Selain itu, indikator kesehatan utang pemerintah terlihat dari defisit rasio keseimbangan primer yang mulai berkurang. Ini artinya, beban APBN untuk membayar utang semakin berkurang.