Survei Kemendes: Sebanyak 89% Kepala Desa Tak Setuju Warganya Mudik
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi membuat survei terhadap 3.931 kepala desa yang berada di 31 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan sebanyak 89,75% kepala desa menyatakan tidak setuju mudik pada perayaan Idul Fitri 2020 saat pandemi corona.
"Diperoleh nilai hampir mutlak yakni 89,75% kepala desa tidak setuju warganya mudik pada saat ini," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kemendes Ivanovich Agusta dalam siaran hasil survei, Selasa (14/4).
(Baca: 1,3 Juta orang Potensi Mudik, Pemerintah Diminta Buat Larangan Tegas)
Adapun 10,25% kepala desa yang setuju warganya mudik saat perayaan lebaran tahun ini. Dengan mayoritas kepala desa menolak mudik, Agusta mengatakan aspirasi kepala desa tersebut perlu didengar oleh warga yang saat ini tinggal di kota. "Mereka agar tidak mudik ke desa pada lebaran 2020," kata Agusta.
Dalam survei ini, kepala daerah mendapat pertanyaan: dalam situasi negara saat ini bagaimana pandangan kepala desa terhadap mudik ke desa?
Survei dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan random sampling atau sampel diambil secara acak terstatifikasi. Populasi survei dari desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam.
Kemudian sampel diambil secara acak di tiap Provinsi, jumlahnya disesuaikan dengan PDP (pasien dalam pengawasan) per 9 April 2020 pukul 15.00 WIB. Margin of error survei tercatat sebesar 1,31%.
(Baca: Cegah Mudik, Pemerintah Geser Cuti Bersama Lebaran ke Akhir Tahun)
Para kepala desa menggunakan alasan kesehatan untuk menolak mudik. "Alasan kesehatan hampir mutlak pada Kades yang tidak setuju mudik yakni sebanyak 88,38%," kata Agusta.
Adapun para Kades yang setuju mudik karena alasan sosial (45,51%) dan ekonomi (43,18%). "Kemungkinan terpengaruh kebiasaan mudik," kata Agusta.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memperkirakan sebanyak 1,3 juta orang yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mudik atau mengunjungi kampung kelahirannya saat perayaan Idul Fitri atau lebaran tahun ini. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menyarankan pemerintah melarang tegas 1,3 juta orang ini agar tak mudik di tengah pandemi corona.
Dia mengatakan, karakter orang Indonesia sulit diimbau sehingga untuk mencegah penyebaran Covid-19 harus melarang mudik. Larangan mudik ini disarankan tertuang dalam peraturan dengan ketentuan sanksi yang tegas. “Orang Indonesia harus dikenakan sanksi,” kata Agus Pambagyo.
Dia menjelaskan apabila mudik tidak dilarang imbasnya kepada pemerintah daerah dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial. “Pemerintah harus mengeluarkan uang, apalagi ada Keppres baru, pemerintah harus segera mengatur,” kata dia.
(Baca: Tiket.com: Refund Tiket Pesawat & Hotel Melonjak Hingga 10 Kali Lipat)
