Masyarakat 'Gerah' Tuntut Transparansi Pemerintah Atasi Wabah Corona
Berbagai kalangan masyarakat mendesak pemerintah memberikan transparansi terkait penanganan wabah virus corona atau Covid-19. Pemerintah dianggap memberikan informasi yang minim terhadap jumlah pasien dan lokasi-lokasi penularan corona, bertolak belakang dengan tindakan negara lain dalam mengatasi penyebaran pandemi tersebut.
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tom Lembong membuat status di media sosial menyinggung soal transparansi pemerintah. "Yang utama dalam wabah pandemi adalah kejujuran. Bila ditutupi maka waktu emas akan terbuang untuk pencegahan," kata Tom Lembong, Jumat (13/3).
(Baca: Alasan Menteri Terawan Tak Lockdown Indonesia dalam Atasi Corona)
Tom membuat status tersebut dengan menautkan artikel opini dari Bloomberg berjudul Skip the Coronavirus Denial and Stop the Dying yang ditulis Tim Culpan. Artikel ini menulis soal keberhasilan Taiwan dalam mengatasi corona. Negara yang berjarak 81 mil dari pusat episentrum virus di daratan Tiongkok, hingga hari ini berhasil menahan laju penyakit dengan jumlah kasusnya sebanyak 49 orang dengan satu kematian.
Tim memulai tulisan dengan mengulas kilas balik ketika Taiwan menghadapi SARS pada 2003 yang menyebabkan 343 orang terinfeksi dan 73 orang meninggal. Taiwan tak dapat membendung SARS di antaranya karena sikap menyangkal bahaya kasus tersebut.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Zulfikar Rakhmat juga menilai pemerintah Indonesia kurang transparan dalam menangani virus corona. Ia menyebutkan, Walikota Depok Muhammad Idris telah menyampaikan bahwa pasien kasus 1 dan 2 telah positif mengidap corona sejak satu hari sebelum Presiden Joko Widodo memberikan pengumuman. Namun, ia diminta oleh pemerintah pusat untuk diam.
Zulfikar pun mempertanyakan tujuan pemerintah yang menunda pengumuman tersebut. "Jika motivasi untuk menunda pengumuman semacam itu untuk mencegah timbulnya kepanikan massal, itu tidak masuk logika," ujar dia dikutip dari dari South Morning China Post (SCMP).
(Baca: Sri Mulyani Siapkan Stimulus Penangkal Virus Corona Rp 22,9 Triliun)
Ketika diumumkan kasus pertama, masyarakat Indonesia sudah menunggu berminggu-minggu. Pasalnya negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah mengumumkan kasus corona. Zulfikar menilai, menahan informasi hanya meningkatkan ketidakpercayaan publik dan meningkatkan kecemasan di tengah pandemi yang berkembang.
Bahkan upaya oleh pihak berwenang untuk transparan telah menyebabkan kebingungan. "Bagaimana masyarakat dapat mempercayai pihak berwenang ketika lembaga pemerintah tidak merilis informasi yang konsisten?" ujar dia.
Koalisi masyarakat sipil yang di antaranya terdiri dari KontraS, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, YLBHI, YLKI, dan WALHI menilai pemerintah mengambil kebijakan salah di awal virus berkembang yakni menawarkan insentif untuk industri pariwisata termasuk membayar influencer, bukannya mengucurkan dana untuk fasilitas kesehatan.
"Sementara negara-negara lain mengetatkan pintu masuk untuk menghindari perluasan virus, Indonesia malah membuka diri lebar-lebar dengan alasan melindungi industri pariwisatanya."
(Baca juga: Ekonom Sebut Banyak Insentif Tak Cukup, Terpenting Batasi Wabah Corona)
Perihal insentif yang digelontorkan pemerintah dianggap tak cukup oleh ekonom yang juga mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Fauzi Ichsan. Dia menilai yang terpenting seharusnya langkah menangani corona.
“Mau seberapa murah rate hotel dan airlines kalau pelancong enggak mau pergi ya percuma lah. Ini bukan semata-mata seberapa besar pemerintah memberi insentif tapi bagaimana pemerintah bisa membatasi penyebaran wabah,” kata Fauzi dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (11/3).
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah menyediakan informasi publik yang benar, lengkap dan berkala menyangkut penyebaran dan risiko penularan. Pemerintah juga diminta memberikan respons darurat yang cepat, kompeten dan dapat dijangkau masyarakat yang merasa sakit.
"Pemerintah perlu menjamin mutu manajemen penelusuran kasus yang teliti dan transparan. Identifikasi klaster-klaster yang positif, lacak orang-orang yang berpotensi tertular atau jadi carrier. Bila perlu lakukan upaya ‘partial isolation'," bunyi siaran pers tersebut.
Koalisi masyarakat sipil juga meminta pemerintah memperluas uji laboratorium yang tidak hanya dimonopoli oleh Kementerian Kesehatan. "Kami mendukung upaya pemerintah daerah melakukan uji laboratorium untuk pengujian pasien."
(Baca: Pemerintah Mengaku Hanya Bisa Buka Sebagian Informasi Korban Corona)
