Penyelewengan Solar Meningkat, DPR Soroti Kinerja BPH Migas

Penyelewengan solar membuat jebolnya kuota subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Image title
12 Februari 2020, 17:53
penyelewengan BBM subsidi, BPH Migas
Arief Kamaludin|KATADATA
Penyelewengan membuat realisasi BBM subsidi solar membengkak menjadi 16,2 juta kiloter (kl) dari kuota sebesar 14,5 juta kl pada 2019.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubisidi jenis solar meningkat sepanjang 2019 dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kasus penyelewengan solar sebanyak 404 atau meningkat hampir dua kali lipat dari 2018 yang tercatat sebanyak 206.

Penyelewengan BBM subsidi ini membuat jebolnya kuota subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Realisasi BBM subsidi solar membengkak menjadi 16,2 juta kiloter (kl) dari kuota sebesar 14,5 juta kl.  

(Baca: Kuota Solar Subsidi Bakal Habis November, Truk Diminta Pakai BBM Umum)

Anggota Komisi VII DPR Hari Purnomo mengkritik fungsi dan wewenang BPH migas yang dinilai kurang efektif dalam mengawasi penyaluran BBM. Selain jebolnya kuota BBM solar subsidi, pada tahun lalu realisasi untuk kuota BBM penugasan jenis premium mencapai 11,5 juta kl atau lebih besar 0,5 kl dari kuota yang ditetapkan APBN.

"BPH Migas ini tidak ada upaya dalam hal pengawasan," kata Hari dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR, Rabu (12/2).

Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam juga menilai pengawasan distribusi BBM khususnya solar bersubsidi oleh BPH Migas selama ini tidak efektif. “Jika pengawasan tidak efektif dampaknya pada jebolnya kuota BBM subsidi dan akibatnya beban subsidi dari APBN menjadi meningkat,” kata dia.

Advertisement

(Baca: Kementerian ESDM, Kemendagri, dan Kepolisian Awasi Distribusi BBM)

Ridwan mengatakan selama ini indikator kinerja BPH Migas selalu dikaitkan dengan besarnya iuran dari Badan Usaha. Padahal yang sangat penting yakni pengawasan terhadap distribusi BBM.

Penarikan iuran justru membuat kinerja badan usaha terhambat, seperti pungutan iuran gas pipa yang ditarik dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN). “Apalagi misalnya PGN saat ini sedang diberikan tugas pemerintah untuk menurunkan harga gas industri,” kata dia.

Menanggapi kritikan DPR, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengklaim selama ini lembaganya telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat dalam mengatasi persoalan tersebut. "Polisi sedang menyidik 404 kasus penyelewenangan solar. Kasus ini juga dipantau oleh BPH Migas," ujar Ifan.

(Baca: BBM Satu Harga Tak Efektif, BPH Migas Ungkap Penyebabnya ke DPR)

 

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait