Menlu Sebut Tetap Dukung Palestina di Tengah Konflik yang Memanas
Pemerintah Indonesia menegaskan kebijakan politik luar negeri yang mendukung kemerdekaan Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah akan secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Retno menyatakan dukungan kepada Palestina tidak hanya dalam dukungan kebijakan politik luar negeri, namun juga memberikan bantuan pendidikan dan ekonomi.
"Kami memberikan zero tariff (terhadap barang impor) dari Palestina, agar mereka dapat berdiri sebagai bangsa," kata Retno dalam Indonesia Data and Economic Conference (IDE 2020) yang diselenggarakan oleh Katadata di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1).
(Baca: Isu-isu Konflik di Muslim Summit dan Kecaman Anggota OKI)
Meski Indonesia menghadapi masalah menghadapi gejolak perlambatan ekonomi, Retno menyatakan tetap akan memberikan dukungan. "Jadi kami akan konsisten mendampingi mereka karena sudah amanah konstitusi," kata Retno.
Saat ini kondisi di Palestina memanas sejak munculnya proposal perdamaian yang dibuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Peta damai dituding tidak mengakomodir pendapat Palestina dan dianggap memberikan dukungan kepada kekuasaan Israel di Tepi Barat.
Selain memberikan dukungan kepada Palestina, Retno juga menyatakan kebijakan luar negeri terhadap Afghanistan yang mengalami konflik sejak lebih dari 40 tahun. "kami memberikan dukungan untuk pemberdayaan kaum perempuan," kata Retno.
(Baca: Busana Batik Indonesia Mewarnai Sidang Terbuka Dewan Keamanan PBB)
Dukungan diberikan kepada perempuan karena berdasarkan data, kata Retno, bila perempuan terlibat dalam perundingan maka potensi tercapainya perdamaian akan lebih besar.
"Kami banyak menaruh perhatian pada isu perempuan agar menjadi agen perdamaian dan kami didik mereka," kata dia.
Retno pun menyatakan keberpihakan kepada kaum Rohingya di Myanmar yang mengalami diskriminasi minoritas. "Kami beri pendidikan terhadap mereka supaya dapat kembali ke rumah mereka," kata dia.
Selain mendukung keberpihakan ke negara-negara lain, pemerintah konsisten mempertahankan wilayah yang belakangan ini menuai konflik, yakni Laut Cina Selatan.
"Indonesia konsisten menyampaikan bahwa klaim apapun yang dibuat siapapun harus dilakukan berdasarkan hukum internasional bukan klaim yang tak ada dasarnya," kata Retno.
(Baca: Tak Ingin Terjebak Perang Proxy, Mahfud MD Tolak Tawaran Kerja Sama AS)
