Masalah Bulog di Masa Buwas, dari Hilangnya Rastra hingga Mafia Beras
Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengubah drastis kinerja Perum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Program yang berlangsung sejak Juni 2019 saat Bulog di bawah Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas, membuat kemampuan Bulog menyalurkan beras merosot tajam.
Beras yang tak tersalurkan membuat gudang Bulog penuh. Baru-baru ini dampaknya terlihat. Sekitar 20 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) senilai Rp 160 miliar, mutunya turun karena terlalu lama disimpan di gudang, terancam dibuang (disposal).
(Baca: Bulog Buang Beras 20 Ribu Ton, Buah dari Kebijakan Salah Hitung Impor?)
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi menyatakan, peralihan program Beras Sejahtera atau Rastra menjadi BPNT, menyebabkan Bulog kehilangan 70% saluran distribusi terbesar berasnya.
"Dari 2,3 juta ton penyaluran beras untuk bansos, sekarang menjadi 300 ribu ton. Kan besar, sementara beras merupakan barang cepat rusak," katanya dalam sebuah diskusi awal Desember 2019.
Sejak 2017, pemerintah mulai mengalihkan sebagian penerima Rastra atau yang dikenal juga Beras Miskin (Raskin) ke BPNT. Berdasarkan data Bulog, penyaluran Rastra pada masa peralihan tersebut 1,29 juta ton, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 2,79 juta ton. Penyaluran Raskin terbesar dalam 10 terakhir terjadi pada 2013, yaitu mencapai 3,4 juta ton. Berikut pergerakan penyaluran beras oleh Bulog dalam Databoks berikut ini:
BPNT merupakan pengganti program Rakyat Sejahtera atau Rastra. BPNT berupa bantuan pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik. Penyaluran BPNT ini melalui pedagang bahan pangan/electronic warung gotong royong (e-warong) yang bekerjasama dengan bank.
Sementara Rastra yang dulu bernama beras miskin atau raskin merupakan program subsidi pangan kepada masyarakat ekonomi lemah dalam bentuk beras yang disalurkan oleh Bulog.
Berbeda dengan Rastra yang memberikan bantuan langsung dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram per bulan dari Bulog. Melalui BPNT, pemerintah memberikan uang tunai sebesar Rp 110 ribu per bulan kepada KPM untuk membeli beras dan telur melalui jaringan resmi Kementerian Sosial bernama electronic warung gotong royong (e-warong).
Saat ini jumlah penerima penerima manfaat BPNT sekitar 15,6 juta rumah tangga dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 20,59 triliun. Berikut Databoks penerima manfaat subsidi pangan dalam bentuk BPNT:
Selain karena jalur penyalurannya yang semakin mengecil akibat transisi Rastra ke BPNT, posisi Bulog kian terhimpit lantaran BUMN pangan ini harus bersaing dengan pemasok beras swasta dalam program pengadaan bantuan sosial tersebut.
(Baca: Mendag Beri Lampu Hijau Bulog Jual Beras Cadangan Pemerintah)
Direktur Utama Bulog Budi Waseso sempat menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut kepada Menteri Sosial saat itu, Agus Gumiwang. Buwas, pria ini biasa disapa mengancam mundur dari jabatannya sebagai Dirut Bulog apabila Kemensos 100% mengambilalih penyaluran beras BPNT.
Kemensos pun mengalah. Bulog kembali diberi jatah penyaluran 100% hingga didapuk sebagai pengelola pasokan beras untuk BPNT.
Lewat kesepakatan baru, Bulog pun kemudian mendapatkan kuota penyaluran BPNT untuk periode September-Desember 2019 sebesar 700 ribu ton. Meski begitu, realisasinya penyaluran Bulog untuk BPNT sampai saat ini baru mencapai 122 ribu ton atau sekitar 17% dari target.
Buwas Tuding Aksi Mafia Beras di Balik kesulitan Bulog
Buwas menuding ada mafia yang menyebabkan seretnya pasokan beras Bulog lewat BPNT. Buwas menduga ada manipulasi menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah. Akibatnya banyak masyarakat terkecoh dan dan menganggap rendahnya kualitas beras Bulog.
Selain itu, Buwas juga menuding ada warung 'siluman' yang mendistribusikan beras untuk program BPNT. Warung-warung tersebut menurutnya, hanya buka saat ada penyaluran BPNT.
Melalui warung tersebut, beras-beras yang kemungkinan Bulog tak dapat menyalurkan berasnya. Buwas menyebut telah melaporkan pihak-pihak yang diduga sebagai mafia atas penyaluran BPNT tersebut. Hingga kini, polisi belum mengungkapkan pelaku mau pun modus kejahatan yang disebut-sebut mantan Kabareskrim tersebut.
(Baca: Soal Mafia Beras Program Bantuan, Buwas: Ada Oknum Baru di Luar Bulog)
