Prabowo Sebut RI Perlu Pertahanan yang Kuat karena Jadi Incaran Asing
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi I yang mengawal isu pertahanan keamanan. Prabowo mengatakan perlunya Indonesia meningkatkan pertahanan dan kemanan.
"Kami inginkan suatu kemampuan pertahanan yang memadai, saya selalu katakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas dan sangat kaya sumber daya alam, dari dulu selalu jadi incaran banyak bangsa lain," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11) dikutip dari Antara.
Dia mengatakan Indonesia ingin kondisi damai dan tidak mau ganggu pihak lain, namun Indonesia harus memiliki pertahanan nasional yang kuat untuk menjaga diri.
Prabowo dan Wakil Menhan Wahyu Trenggono saat ini sedang mengumpulkan berbagai masalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. "Ya kekurangannya banyak sekali, kehidupan selalu penuh kekurangan. Jadi sekarang masalahnya adalah bagaimana kami cari solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut," kata dia.
Anggota Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan akan mendalami kebijakan Prabowo dalam lima tahun ke depan, khususnya pengembangan industri alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Kami ingin dengarkan bagaimana beliau mentransformasikan visi dan misi Presiden untuk modernisasi alutsista," kata Meutya.
(Baca: Jokowi Minta Prabowo Setop Impor dan Kembangkan Industri Alutsista)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat rapat akhir Oktober lalu meminta Prabowo menyetop impor alutsista dari luar negeri. Prabowo diharapkan dapat memanfaatkan anggaran kementerian untuk memacu pengembangan industri strategis di bidang pertahanan.
Dengan adanya pengembangan industri strategis, Jokowi berharap Indonesia dapat memenuhi Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Pada 2024, target MEF Alutsista Indonesia sebesar 100%. Hingga tahun ini, perkembangan pemenuhan MEF sudah mencapai 74%.
Meutya menyatakan Komisi I ingin tahu sejauh mana implementasi kebijakan Kemhan dalam mewujudkan keberpihakan pada industri pertahanan nasional. "Maka, kami ingin mendengarkan sikapnya terkait dengan bagaimana atau apa yang beliau akan lakukan dalam hal meningkatkan kekuatan TNI," kata Meutya.
(Baca juga: Prabowo Kunjungi Luhut, Minta Saran soal Masalah Pertahanan)
Meutya mengatakan bahwa RDP tersebut juga akan membahas terkait dengan rencana kerja anggaran Kemhan karena anggaran 2020 sudah disepekati.
Komisi I ingin tahu bagaimana Menhan bisa memaksimalkan anggaran atau pagu alokasi yang sudah diberikan kepada Kemhan agar mencapai targetmembangun alutsista modern dan TNI yang profesional.
Anggaran Kementerian Pertahanan selalu mendapat porsi terbesar dalam APBN. Jumlah anggaran di Kementerian Pertahanan tahun depan yang tertinggi dibandingkan kementerian lainnya. Pada APBN 2020, anggarannya mencapai Rp 131,2 triliun atau naik Rp 21,6 triliun dibanding tahun ini. Berikut Databoks anggaran kementerian pada 2020:
