Jelang Munas Golkar, Pimpinan DPD Berstatus Plt Jadi Sorotan

Image title
Oleh Antara
6 November 2019, 18:18
Munas Golkar, pimpinan DPD,
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) saat menghadiri pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Partai Golkar dalam waktu kurang satu bulan akan menyelenggarakan musyawarah nasional atau munas 2019 yakni pada 4-6 Desember 2019 di Jakarta. Menjelang pelaksanaan munas, muncul perdebatan mengenai fenomena Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II yang berstatus Pejabat Pelaksana Tugas atau Plt.

Politikus Golkar, Agun Gunanjar, menyoroti fenomena tersebut yang dianggapnya terkait dengan kepentingan dalam munas.  "Plt itu kan bukan kehendak pemilik kedaulatan, tapi itu dari top-bottom. Semuanya pasti dalam rangka Munas," kata Agun di Jakarta, Rabu (6/11) dikutip dari Antara.

Advertisement

(Baca: Bamsoet Jadi Ketua MPR, Siasat Airlangga Pertahankan Ketum Golkar)

Agun tak menjelaskan lebih lanjut mengenai jumlah Plt dalam kepemimpinan di DPD. Pernyataan Agun senada dengan Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska. 

Darul mengatakan kepemimpinan Plt jelas bukanlah aspirasi kader partai di bawah sebagai pemilik kedaulatan melalui mekanisme bottom-up, tapi dari top-bottom, sehingga pasti dilatarbelakangi faktor suka dan tidak suka.

Darul mengingatkan agar tak ada lagi reposisi jabatan Ketua DPD I dan II menjelang Munas. Dia mengatakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta, Selasa (5/11) malam memutuskan tidak boleh ada perubahan jabatan.

Halaman:
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement