Pemerintah Batasi Akses Warga Negara Asing Kunjungi Papua
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah akan membatasi akses keluar masuk warga asing ke Papua, setelah terjadinya kerusuhan. Keputusan ini diterapkan hingga situasi dan kondisi Papua terkendali.
"Sekarang sudah tidak leluasa dan kami tidak buka seluas-luasnya terhadap warga asing yang mau datang," kata Wiranto dalam konferensi pers di media center Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9).
Wiranto mengatakan, saat ini Indonesia harus melakukan sterilisasi terhadap pihak yang hendak memprovokasi keadaan di Papua agar semakin memanas. "Ini adalah hak negara kita. Tapi nanti kalau sudah kondusif akan kita normalkan kembali," kata Wiranto.
(Baca: Wiranto dan Moeldoko Tuding Benny Wenda Aktor Rusuh di Papua)
Pembatasan akses warga asing ini terkait dengan dideportasinya empat warga negara Australia yang mengikuti demonstrasi di beberapa daerah di Papua beberapa waktu lalu. Keempat WN Australia tersebut yakni Baxter Tom (37), Davidson Cheryl Melinda (36), Hellyer Danielle Joy (31), dan Cobbold Ruth Irene (25).
Wiranto telah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri dalam membut pembatasan akses warga negara asing.
Sebelumnya Wiranto menuding Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda berada di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Wiranto menyatakan Benny Wenda kerap bepergian ke beberapa negara untuk memberikan informasi yang dianggap palsu soal Papua. Sehingga menimbulkan persepsi internasional bahwa Indonesia menelantarkan Papua.
“Saya kira benar bahwa Benny Wenda bagian dari konspirasi masalah ini. Tapi kami harus lawan dengan kebenaran,” kata Wiranto. (Baca: Anggaran Perbaikan Fasilitas Akibat Kerusuhan Papua Ditaksir Rp 70 M)
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini mengatakan cara menepisnya dengan meyakinkan dunia internasional bahwa pemerintah benar-benar membangun Papua dan Papua Barat. Bahkan menurutnya, pemerintah telah menghabiskan anggaran Rp 92 triliun untuk membangun wilayah tersebut. “Mana mungkin kami menelantarkan (Papua),” ujarnya.
Keterangan Wiranto ini tak berbeda dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut Benny kerap bepergian untuk menyebarkan kabar bohong. "Jelas Benny Wenda. Dia mobilisasi diplomasi (dan) informasi yang tidak benar,” kata Moeldoko kepada wartawan.
(Baca: YLBHI: Penangkapan Pengibar Bendera Bintang Kejora Terlalu Berlebihan)
