Wiranto Janji Tarik Pasukan TNI - Polri dari Papua

Operasi militer yang berkelanjutan di Papua membuat sebagian masyarakat terutama anak muda Papua merasa terganggu
Image title
Oleh Fahmi Ramadhan
30 Agustus 2019, 18:01
Wiranto, TNI, Polri, Papua
ANTARA FOTO/Toyiban
Petugas INAFIS Mabes Polri bersama Polda Papua Barat melakukan olah tempat kejadian perkara pembakaran kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Selasa (27/8/2019).

Menteri Koordinator Bidang Politk Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berjanji akan menarik pasukan dari Papua dan Papua Barat apabila situasi sudah kondusif. Wiranto akan menyampaikan permintaan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Wiranto menegaskan, kehadiran TNI/POLRI di dua provinsi itu semata untuk mengamankan situasi yang sedang memanas. "Bila nanti keadaan kondusif, serangan dari oknum bersenjata di Papua tidak ada, saya jamin (pasukan TNI/Polri) ditarik. Kalau sudah tenang enggak ada serangan dan gangguan keamanan," kata Wiranto ketika menyampaikan keterangan persnya di Media Center Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jum'at (30/8).

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI ini mengharapkan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara berdialog bukan unjuk rasa dengan merusak fasilitas publik.

(Baca: Internet di Papua Dibatasi, Ngabalin: Itu Perintah Undang-Undang)

Perusakan fasilitas publik dianggap hanya merugikan masyarakat Papua dan Papua Barat. "Misalnya sekarang Telkom dibakar itu terputus 16 bts. Saya dapat laporan dari Kominfo semalam. Akhirnya lumpuh kan? SMS lumpuh, WA lumpuh," kata dia.

Penarikan pasukan TNI/POLRI itu merupakan hasil dari pertemuan Wiranto, Kepala Badan Siber dan Sani Negara (BSSN) dengan beberapa tokoh dari Papua.

Salah satu tokoh muda asal Papua, Samuel Tabuni mengatakan, agar pasukan TNI/Polri ditarik dari distrik Nduga. Di daerah tersebut terdapat 7 distrik yang dianggapnya sudah tidak ada kegiatan apa pun sehingga perlu pengamanan.

Menurutnya, adanya operasi militer yang berkelanjutan di Papua membuat sebagian masyarakat terutama anak muda Papua merasa terganggu. Ia menilai, seharusnya pemerintah merangkul masyarakat Papua. "Saya mohon kepada pak Presiden dan semua menteri kabinet. Kenapa proses pembiaran penegakan hukum tidak dilakukan secara baik dan benar," ujar Samuel.

Ia mengungkapkan pelibatan aparat militer hanya menimbulkan rasa trauma pada masyarakat Papua. Meski begitu, ia sepakat dengan Wiranto yang akan menarik pasukan pada saat situasi sudah kondusif.

(Baca: Kerusuhan Papua, Jokowi Akan Bertemu Tokoh Setempat Pekan Ini)

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait