Nelayan dan LBH Minta Anies Cabut IMB Reklamasi karena Cacat Hukum

MB yang diterbitkan oleh Anies ini dinilai cacat hukum dan sebagai kemunduran komitmen penolakan reklamasi.
Image title
21 Juni 2019, 17:00
Anies diminta Cabut IMB Reklamasi
Arief Kamaludin|KATADATA
Pembangunan di lokasi reklamasi Pulau C-D, di Kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Rabu, (04/05/2016)

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencabut kembali Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  pada pulau reklamasi Teluk Jakarta. Selain penarikan IMB, mereka juga menuntut bangunan yang telah berdiri khususnya di pulau reklamasi C dan D untuk segera dibongkar.

Ketua Harian Keseharian Nelayan Tradisional (KNTI) Martin beranggapan IMB yang diterbitkan oleh Anies ini memiliki cacat hukum dan sebagai kemunduran komitmen penolakan reklamasi.

"IMB terbit tanpa adanya kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang. Artinya penerbitan IMB dilakukan tanpa atas dasar hukum yang jelas terkait peruntukan ruang dan alokasi ruang pulau C dan Pulau D," katanya dalam diskusi di gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jum'at, (21/6).

(Baca: PDIP Anggap Anies Salahi Prosedur dengan Terbitkan IMB Reklamasi)

Advertisement

Anies menerbitkan IMB pulau reklamasi hanya berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 206 tahun 2016 tentang tata panduan rancang pulau C,D, dan E yang terbit di masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Seharusnya pembangunan yang ditujukan pada pesisir dan pulau pulau kecil harus berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil atau RZWP3K. Rancangan Perda ini pernah ditarik Anies dari pembahasan di DPRD DKI Jakarta dengan alasan ingin menghentikan pembahasan reklamasi.

(Baca: Terbitkan IMB Reklamasi Jakarta, Anies Disebut Tak Berbeda dengan Ahok)

Martin juga menyoroti ketidaksesuaian tata ruang dalam pembangunan di pulau reklamasi, sehingga pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi administrasi. "Sanksi administratif ini berupa pembongkaran sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku," kata Martin.  

Di tempat yang sama perwakilan dari LBH, Ayu Ezza Tiara mengungkapkan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian hingga tuntas terlebih dahulu sebelum menerbitkan IMB.

"Gubernur belum menentukan sikap mengenai kelanjutan pulau pulau yang telah terbangun, termasuk pilihan untuk membongkar pulau - pulau tersebut," kata Ayu.

(Baca: Alasan Anies Terbitkan IMB untuk 4 Pulau Reklamasi Teluk Jakarta)

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait