Hashim Sebut Prabowo Tak Akan Tempuh Langkah di Luar Hukum
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendeklarasiskan diri sebanyak empat kali sebagai pemenang Pilpres 2019, mengandalkan perhitungan suara kelompoknya sendiri. Direktur Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Hashim Djojohadikusumo menyatakan klaim kemenangan Prabowo tak akan berlanjut dengan upaya mengambil langkah di luar hukum atau inkonstitusional.
"Tidak perlu khawatir akan ada langkah di luar cara konstitusional," kata Hashim yang merupakan adik Prabowo di hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.
(Baca: Wiranto: Hasut Massa untuk Klaim Kemenangan Berpotensi Melanggar Hukum)
Hashim menyatakan Prabowo telah berpesan agar pendukungnya menjaga suasana tetap sejuk dan tak terpancing provokasi. Meski, BPN Prabowo-Sandiaga menilai pelaksanaan Pemilu serentak 2019 tidak berlangsung secara jujur, adil (jurdil) dan transparan.
Hashim menyatakan salah satu bentuk kecurangan perihal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan BPN ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April, masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
(Baca: Kembali Singgung 17,5 Juta DPT, Hashim Tuding Pilpres Tak Adil)
Hashim menyatakan kecewa karena KPU mengabaikan temuan 17,5 juta DPT bermasalah. "Kami kecewa karena KPU sangat mengabaikan temuan kami soal adanya 17,5 juta dan hingga sampai hari H pencoblosan tetap masih menjadi masalah," tuturnya.
Hashim menduga adanya angka 17,5 juta DPT bermasalah ini juga mempengaruhi hasil quick count yang membuat hasil itu sangat berpihak kepada kubu 01.
"Kami sudah sangat curiga kenapa hasil quick count sangat jauh dan berbeda. Dan ini harusnya menjadi warning bagi KPU untuk bisa menyelesaikan, tapi justru sebaliknya tetap jadi masalah sampai saat ini," sesal Hashim.
(Baca: Bantah Kubu Prabowo, KPU: Hanya 1,25% dari 17,5 Juta DPT Bermasalah)
