Jelang Pilpres, Kubu Prabowo-Sandi Makin Gencar Persoalkan Masalah DPT

BPN Prabowo-Sandi mendesak KPU untuk segera menyelesaikan DPT yang diduga bermasalah. KPU diminta melakukan verfikasi sebelum pemilihan presiden.
Ameidyo Daud Nasution
26 Maret 2019, 15:32
Pidato Prabowo "Indonesia Menang"
KATADATA/AMEIDYO DAUD
Para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di JCC, Jakarta, Senin (14/1/2019). Kubu 02 terus berulang mempersoalkan masalah DPT.

Pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus menerus mempersoalkan DDaftar Pemilih Tetap (DPT). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah berulangkali mengungkapkan persoalan ini ke publik dan juga melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)

BPN kembali mengadakan diskusi dengan tajuk "Bongkar Carut Marut DPT" di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pembicara antara lain Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais; Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Rocky Gerung dan mantan Anggota KPU Chusnul Mariyah.

(Baca: 3 Faktor Ini Lebih Pengaruhi Suara Jokowi Ketimbang Kampanye Terbuka)

Amien menyatakan ungkapan terhadap persoalan DPT tak bertujuan untuk mendeligitimasi penyelenggaraan pemilihan umum. "Kami sama sekali bukan deligitimasi tapi merelegitimasi. Kami buat sama-sama enak dalam hal yang belum diperbaiki," kata Amien, Selasa (26/3).

Fadli Zon menyebutkan BPN menemukan dugaan sebanyak 17,5 juta DPT bermasalah. Angka tersebut berasal dari jumlah pemilih dengan tanggal kelahiran yang sama dalam jumlah jumbo. Pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari mencapai 2,3 juta, 1 Juli sebanyak 9,8 juta, dan 31 Desember sebanyak 5,4 juta.

"Yang bermasalah ini harus diselesaikan, jangan sampai ada ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu," kata Fadli di sela acara.

(Baca: KPU Minta Elite Politik Tak Ikut Sebarkan Disinformasi)

Fadli menuding kesalahan awal sudah jelas terjadi sejak pencatatan penduduk di Kementerian Dalam Negeri. Makanya Fadli meminta KPU memperbaiki soal data pemilih. Politisi Partai Gerindra itu juga mengajak KPU duduk bersama untuk memeriksa data pemilih yang benar sekali lagi. "Mau bicara revolusi industri 4.0 urusan data begini saja tidak becus," kata dia.

Desak Selesaikan Masalah DPT Sebelum Pilpres

BPN Prabowo-Sandi mendesak KPU untuk segera menyelesaikan DPT yang diduga bermasalah. KPU diminta melakukan verfikasi sebelum pemilihan presiden.

"Sesegera mungkin KPU Pusat tidak hanya melakukan pencocokan dan penelitian lewat seluruh aparat yang dimiliki, namun juga harus turun ke lapangan dalam rangka validasi dan verifikasi data DPT," kata Ketua Tim Informasi dan Teknologi (IT) BPN, Agus Maksum, dikutip dari Antara.

BPN telah melaporkan dugaan DPT bermasalah sejak 1 Maret 2019, namun masih ditemukan DPT yang cacat dan belum diperbaiki sesuai janji KPU.

(Baca: Laporkan DPT Ganda, Adik Prabowo Sebut Tiga Tanggal Kelahiran Janggal)

Selain mempersoalkan data pemilih dengan tiga tanggal kelahiran dalam jumlah yang besar. Mereka juga menemukan dugaan data Kartu Keluarga dan atau Nomor Induk Kependudukan yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa.

"Satu KK ada yang berisi ratusan hingga ribuan orang di Banyuwangi, Magelang, dan lainnya. Hal ini merupakan manipulasi serius karena melanggar pasal 488 UU Pemilu Nomor 7/2017," katanya.

Temuan DPT invalid ini terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. "Bila ditambah dengan beberapa wilayah lain, total akumulasi dugaan DPT tidak wajar meliputi sekitar 18 juta kasus," kata dia.

(Baca: Riset Nielsen: Rating Tertinggi Debat Pilpres saat Jokowi vs Prabowo)

Menurut dia, DPT yang mengandung banyak ketidakwajaran, tidak logis dan invalid itu merupakan ancaman terhadap legitimasi (keabsahan) pemilu. "Kami semua tidak ingin pemilu 17 April 2019 menjadi Pemilu yang tidak jujur, tidak adil, tidak berkualitas dan tidak berintegritas," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Maksum, pihaknya mendesak seluruh lembaga dan badan negara, khususnya Kementerian Dalam Negeri RI sesegera mungkin menyelesaikan persoalan DPT tersebut. "Kami mendesak dan mendorong Bawaslu ntuk memperkuat pengawasannya terhadap KPU," ujarnya.

Reporter: Antara
Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait