Rapat Bersama JK, MUI: Perwakilan Umat Tak Hanya Lewat Parpol Islam

Din Syamsuddin meminta partai politik maupun ormas tak mempersempit konsep keumatan.
Dimas Jarot Bayu
6 Agustus 2018, 18:47
MUI
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (tengah), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius (kiri) dan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukamto (kanan) di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2017).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengikuti Rapat Rapat Pleno ke-29 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di antaranya membahas partisipasi umat Islam di tahun politik. JK mengatakan partisipasi umat Islam di tak hanya diukur melalui keikutsertaan lewat partai politik berlambang Islam. 

"Umat secara luas, bukan hanya umat yang di partai Islam. Tapi umat secara luas yang jumlahnya 220 juta berpartisipasi dalam agenda demokrasi dengan baik," kata JK usai rapat di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

(Baca juga: JK Minta MK Putuskan Gugatan Jabatan Cawapres saat Pendaftaran Pilpres)

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta agar tak ada partai politik maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mempersempit konsep keumatan. Menurut Din, umat Islam di Indonesia yang sebanyak 220 juta jiwa tak bisa direduksi hanya direpresentasikan oleh partai politik atau ormas tertentu.

Advertisement

Pasalnya, Din menilai umat muslim tak hanya berada di partai atau ormas yang berorientasi Islam. Umat muslim, kata dia, juga menyebar di banyak partai politik lainnya.

"Umat Islam juga tersebar di partai-partai lain yang tidak menggunakan nama Islam, di Golkar, Hanura, Nasdem, Demokrat, PDIP dan juga partai-partai baru," kata Din usai Rapat Pleno ke-29 Dewan Pertimbangan MUI.

Karenanya, Din meminta tak ada lagi partai politik maupun ormas Islam yang mengklaim hanya jalannya yang mewakili umat muslim. Menurutnya, jalan politik begitu terbuka.

Orientasi partai-partai politik pun tak bisa didikotomi. Din mengatakan, orientasi dari berbagai partai politik bisa saja diisi dengan ruh atau semangat keislaman, meski tak membawa embel-embel Islam.

(Baca juga: AHY Diunggulkan Dampingi Prabowo, Bagaimana Nasib Anies?)

Hal ini dapat terjadi jika partai-partai politik tersebut memiliki tujuan mencapai cita-cita nasional. "Negara yang adil dan makmur, berdaulat, bermartabat, yang itu sesungguhnya berhimpit dengan cita-cita Islam baldatun thayyibatun warabbun ghofur," kata Din.

Din pun meminta agar adanya perbedaan aspirasi dan kepentingan politik partai maupun ormas Islam tak merusak ukhuwah Islamiyah. Apalagi, jika hal tersebut terjadi dalam penentuan capres-cawapres dalam Pilpres 2019.

"Yang terakhir ini kami tekankan karena ini pesan dari Dewan Pertimbangan MUI yang telah menyepakati dulu awal sekali etika ukhuwah islamiyah," kata dia.

Sebelumnya, forum Ijtimak Ulama memberikan rekomendasi mengenai pasangan capres dan cawapres. Mereka merekomendasikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pilihan, dengan dua cawapres alternatif yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad.

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait