Ombudsman Nilai Kinerja Satgas Saber Pungli Belum Efektif
Ombudsman RI menilai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pemerintah belum efektif. Kinerja penindakan satgas tersebut di berbagai wilayah masih cenderung kurang optimal.
Di Jakarta misalnya, dari 182 operasi tangkap tangan (OTT) selama 20 Oktober 2017 - 19 Januari 2018 oleh Satgas Saber Pungli, hasil rampasan yang didapatkan hanya sebesar Rp 183,7 juta. Selain itu, dari 182 OTT Satgas Saber Pungli di Jakarta, hanya lima yang berkasnya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan (P21).
Di Papua, Satgas Saber Pungli hanya melakukan tujuh kali OTT dengan hasil rampasan sebesar Rp 33 juta. Dari jumlah tersebut, baru lima kasus P21.
Ada pun di Sumatera Utara, OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli mencapai 137 kali dengan nilai rampasan sebesar Rp 1,5 miliar. Meski demikian, baru 50 kasus yang dianggap P21. Belum ada satu pun kasus hasil penindakan masuk persidangan dan mendapatkan vonis.
(Baca: Jokowi: Hati-Hati Ada Saber Pungli)
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menilai lemahnya kinerja Satgas Saber Pungli karena terdapat beberapa hambatan. Salah satunya lantaran anggaran yang dianggap kurang.
Adrianus mengatakan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah terbatas dan tidak seragam di seluruh wilayah. "Selain itu masih ada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di daerah yang belum menganggarkan dana untuk kegiatan Saber Pungli," kata Adrianus di kantornya, Jakarta, Jumat (20/7).
Berdasarkan investigasi Ombudsman, keluhan anggaran menempati posisi pertama dari Satgas Saber Pungli, yakni 34% di UPP Provinsi dan 32% di UPP Kabupaten/Kota. Hanya saja, Adrianus menilai permasalahan anggaran tidak mutlak menjadi hambatan Satgas Saber Pungli melaksanakan tugasnya.
Sebab, ada pula UPP yang anggarannya kecil namun tetap mampu melakukan penindakan efektif. Ini seperti terlihat di Satgas Saber Pungli Bangka Belitung.
(Baca juga: Ombudsman: Pengawasan Lemah, Banyak Pekerja Tiongkok Jadi Buruh Kasar)
