Jokowi Dukung KPK Usut Kasus Korupsi PLTU Riau-1
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan pemeriksaan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi percaya KPK akan bertindak profesional dalam mengusut kasus yang menyeret anggota Komisi VII Eni Maulani Saragih serta pengusaha Johannes Kotjo.
"KPK akan bertindak profesional sesuai dengan kewenangannya," kata Jokowi di Jakarta, Senin (16/7).
KPK telah menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka perkara suap terkait proyek PLTU Riau-1 dengan total nilai mencapai Rp 4,8 miliar. Johannes sebagai pemberi suap merupakan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.
(Baca: Diduga Terima Suap, Anggota DPR Komisi Energi Ditangkap KPK)
Blackgold merupakan salah satu perusahaan yang konsorsium pembangunan PLTU Riau 1 bersama tiga perusahaan lain yakni PJB Jawa Bali, PLN Batubara dan China Huadian.
Johannes menyetor uang suap pertama kali Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar dilanjutkan pada Maret 2018 dengan jumlah uang yang sama. Kemudian pada 8 Juni 2018, memberikan sebesar Rp 300 juta. Terakhir saat operasi tangkap tangan pada Jumat (13/7), Eni diduga menerima Rp 500 juta.
"Diduga peran EMS (Eni Maulani Saragih) untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan Sabtu (14/7) lalu dikutip dari Antaranews.com.
Basaria mengungkapkan KPK telah menyelidiki dugaan suap dalam proyek ini sejak Juni 2018. Saat OTT pada Jumat lalu, KPK mengamankan 13 orang termasuk Eni dan Johanes.
Eni dan Johannes bertransaksi dengan bantuan keponakan Eni, TM, dan sekretaris Johannes, ARJ. Selain itu KPK menangkap suami Eni yakni Muhammad Al Khadziq (MAK) yang merupakan bupati terpilih Temanggung di Pilkada Serentak 2018. Delapan orang lain yang tertangkap yakni supir, ajudan, staf EMS, dan pegawai PT Samantaka.
