Rektor Dukung Aksi Pantau Media Sosial Dosen dan Mahasiswa

Kampus siap berkoordinasi dengan lembaga pemerintah seperti BIN, BNPT, kepolisian, Kemenkominfo dalam pemantauan akun media sosial dosen dan mahasiswa.
Dimas Jarot Bayu
12 Juni 2018, 10:57
Medsos media
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Spanduk kampanye perlawanan terhadap informasi hoaks di Ungaran, Jawa Tengah, (4/2/2017).

Rektor beberapa universitas setuju dengan rencana pemantauan media sosial milik  para dosen dan mahasiswa. Namun mereka berbeda pendapat mengenai peran pemerintah yang akan memantau media sosial secara langsung. 

Rektor terpilih Universitas Brawijaya (UB) Nuhfil Hanani menolak keterlibatan langsung pemerintah dan menyarankan pemantauan diserahkan kepada pihak universitas terkait.

Nuhfil berpendapat, pemantauan yang melibatkan universitas dapat mencegah timbulnya kegaduhan. Selain itu, Nuhfil yakin jika universitas mampu menangkal paparan paham ekstremisme. "Kami siap untuk nangkal, (pemantauan media sosial) diserahkan ke kampus," kata Nuhfil di Jakarta, Senin (11/6).

Menurut Nuhfil, kampus siap berkoordinasi dengan lembaga pemerintah seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kepolisian, Kemenkominfo, dan Kemenristekdikti dalam pemantauan.

Advertisement

(Baca juga: Intelijen Terbuka Intai Gerakan Radikalisme di Kampus)

Nuhfil mengklaim pemantauan media sosial oleh universitas tak akan mengekang privasi dosen dan mahasiswa. "Tidak, saya jamin tidak. (Masih) bebas seperti sekarang," kata Nuhfil.

Sementara itu Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria menilai sah saja jika pemerintah melalui BIN, BNPT, polisi, Kemenkominfo, atau Kemenristekdikti memiliki otoritas dalam pemantauan media sosial.

Hanya saja, Arif meminta penanganan dosen dan mahasiswa yang terindikasi terpapar ekstremisme berdasarkan pantauan tersebut tetap diserahkan ke universitas terkait.

IPB, kata Arif, memiliki cara yang tepat dalam menangkal paham ekstremisme dengan pendekatan dialogis. Tugas universitas, lanjutnya, adalah membina para dosen dan mahasiswa yang terindikasi terpapar paham yang mengandung kekerasan.

(Baca juga: Menristek Dikti Minta Kampus Dibersihkan dari HTI).

Arif mengatakan, IPB tak ingin para dosen dan mahasiswa tersebut ditangani dengan tindakan represif karena akan membuat kerja universitas terganggu. "Kampus akan terganggu kalau terjadi gaduh terus dengan pola (represif) seperti itu," kata dia.

Dia pun mengklaim jika saat ini upaya menangkal ekstremisme melalui pendekatan dialogis telah berbuah hasil. Beberapa dosen dan mahasiswa terindikasi yang terpapar paham ekstremisme di IPB sudah mau berubah menjadi lebih baik.

"IPB sudah kondusif dan menurut saya upaya pola dialogis, persuasif itu terbukti efektif dan sekarang sudah relatif bagus," kata Arif.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir berencana menelusuri media sosial para dosen dan mahasiswa. Nasir meminta para rektor untuk mendata akun media sosial dosen dan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut dengan bekerja sama bersama BNPT dan BIN.

Nasir mengatakan penelusuran ini untuk mencari rekam jejak dari media sosial mahasiswa terkait. Upaya ini dilakukan juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait