Rektor Dukung Aksi Pantau Media Sosial Dosen dan Mahasiswa

Rektor beberapa universitas setuju dengan rencana pemantauan media sosial milik  para dosen dan mahasiswa. Namun mereka berbeda pendapat mengenai peran pemerintah yang akan memantau media sosial secara langsung. 

Rektor terpilih Universitas Brawijaya (UB) Nuhfil Hanani menolak keterlibatan langsung pemerintah dan menyarankan pemantauan diserahkan kepada pihak universitas terkait.

Nuhfil berpendapat, pemantauan yang melibatkan universitas dapat mencegah timbulnya kegaduhan. Selain itu, Nuhfil yakin jika universitas mampu menangkal paparan paham ekstremisme. "Kami siap untuk nangkal, (pemantauan media sosial) diserahkan ke kampus," kata Nuhfil di Jakarta, Senin (11/6).

Menurut Nuhfil, kampus siap berkoordinasi dengan lembaga pemerintah seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kepolisian, Kemenkominfo, dan Kemenristekdikti dalam pemantauan.

(Baca juga: Intelijen Terbuka Intai Gerakan Radikalisme di Kampus)

Nuhfil mengklaim pemantauan media sosial oleh universitas tak akan mengekang privasi dosen dan mahasiswa. "Tidak, saya jamin tidak. (Masih) bebas seperti sekarang," kata Nuhfil.

Sementara itu Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria menilai sah saja jika pemerintah melalui BIN, BNPT, polisi, Kemenkominfo, atau Kemenristekdikti memiliki otoritas dalam pemantauan media sosial.

Hanya saja, Arif meminta penanganan dosen dan mahasiswa yang terindikasi terpapar ekstremisme berdasarkan pantauan tersebut tetap diserahkan ke universitas terkait.