Tak Hanya Segel, Anies Didorong Bongkar Bangunan di Pulau D Reklamasi
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membongkar seluruh bangunan di Pulau D, kawasan Reklamasi Teluk Jakarta. Penyegelan bangunan dianggap pernah dilakukan beberapa kali, namun pengembang diduga masih melanjutkan pembangunan.
Juru bicara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Martin Hadiwinata mencontohkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah menyegel bangunan di Pulau D pada 2014.
Setelah itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel bangunan yang sama pada 2016. Baik Ahok, KLHK dan Anies menyegel properti milik pengembang Pulau D yakni PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak perusahaan PT Agung Sedayu Group.
“Tidak cukup penyegelan itu. Ternyata dalam proses itu pembangunan di Pulau C dan D terus berjalan,” ujar Martin ketika dihubungi Katadata.co.id, Jumat (8/6).
(Baca juga: Alasan Anies Segel Properti Grup Agung Sedayu di Pulau D Reklamasi)
Martin mengatakan, Anies harus menindaklanjuti penyegelan dengan pembongkaran bangunan. Setelah itu, pulau D dapat dimanfaatkan di antaranya dengan menjadikannya sebagai kawasan konservasi atau hutan kota.
Martin menilai, opsi mengubah Pulau D sebagai kawasan konservasi bila pembongkaran pulau dianggap merugikan negara. Opsi konservasi pun sesuai dengan rancangan ruang zonasi dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.
Tak hanya itu, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini meminta Anies menggugat KNI ke pengadilan. Gugatan itu salah satunya lantaran KNI sempat menggabungkan pembangunan Pulau C dan D yang tak sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Di sisi lain pembangunan reklamasi dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat. “Pemprov DKI harus menyatakan pengembang bersalah,” kata dia.
(Baca juga: Digugat Konsumen Reklamasi, Pemprov Disebut Sebabkan Ketidakpastian)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel dan menghentikan seluruh kegiatan pembangunan gedung di Pulau D, Teluk Jakarta, Kamis (7/6). Pemprov DKI menempuh upaya ini lantaran KNI tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, jumlah bangunan yang disegel sebanyak 932 bangunan. Jumlah tersebut terdiri dari 409 rumah, 212 rumah kantor (rukan), dan 313 unit rukan yang dijadikan rumah tinggal.
