Kasus Rekaman Rini-Dirut PLN, BUMN Siapkan Bukti untuk Lapor ke Polisi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengambil langkah hukum terkait penyebaran rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Saat ini pihak kementerian masih mengumpulkan data dan bahan bukti untuk dilaporkan ke aparat hukum.

"Apa yang kami punya, kami siapkan. Kami ingin memberikan laporan yang baik dan lengkap. Tidak gegabah," ujar Staf Khusus III Kementerian BUMN Wianda Pusponegoro di Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta pada Senin (30/4).

Wianda tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan bukti yang sedang disiapkan. Dia menekankan laporan hukum tersebut untuk kebaikan bersama. "Kami memperjuangkan kepentingan masyarakat," kata dia.

(Baca juga: Direktur PLN Buka-bukaan Isi Percakapan dengan Menteri Rini)

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Sofyan Basir meminta pihak keamanan termasuk operator komunikasi lebih proaktif lagi mengusut kasus tersebut. Ini karena penyadapan sudah masuk dalam ranah pidana.

“Saya ingin secara hukum ada pihak berwenang untuk pengusutan, karena tidak baik buat pribadi, perusahaan dan bangsa,” kata Sofyan kepada Katadata.co.id, hari ini.

Dia membantah adanya anggapan pembagian fee proyek dalam percakapannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. “Masa Direktur Utama PLN bagi fee sama menteri,” kata dia. 

Menurut Sofyan pembicaraan dengan Menteri Rini itu terjadi tahun 2016. Isi percakapan itu adalah membahas proyek terminal penampungan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) di Bojanegara, Serang, Banten yang digagas PT Bumi Sarana Migas (BSM) di bawah naungan Kalla Grup. BSM pun menggandeng investor asal Jepang yakni Tokyo Gas dan Mitsui.

(Baca: Jokowi Enggan Komentari Pembicaraan Telepon Rini dan Dirut PLN)