Setelah MRT Beroperasi, Sistem ERP Bakal Diterapkan di Jakarta

Dimas Jarot Bayu
20 April 2018, 16:26
Kemacetan di Jalan Casablanca, Kuningan
DONANG WAHYU | KATADATA
Pemprov akan menerapkan ERP setelah beroperasinya MRT.

Kebijakan sistem jalan berbayar elektronik (electronic pricing road/ERP) akan diterapkan di Jakarta setelah beroperasinya proyek Mass Rapid Transit (MRT). Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, penerapan ERP diperkirakan pada April 2019.

"Kalau MRT Jakarta Maret 2019 sudah operasi, target kami sebulan setelah itu bisa menerapkan sistem jalan berbayar elektronik," kata Sigit di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/4).

Menurut Sigit, penerapan tersebut dengan pertimbangan menunggu adanya moda transportasi massal yang dapat mengalihkan para pengguna kendaraan pribadi, seperti MRT dan Transjakarta. Saat ini, ERP masih dalam proses tender tahap evaluasi dokumen prakualifikasi.

(Baca juga: Pertaruhan di Jalan Berbayar Jakarta)

Sigit menargetkan jika proses tender ini dapat selesai pada 25 Oktober 2018. Alhasil, penandatanganan kontrak terkait pelaksana proyek pembangunan ERP di Jakarta bisa diselesaikan. "Kami optimis di 25 Oktober 2018 ini selesai," kata Sigit.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membuat Peraturan Daerah untuk tentang ERP. Sigit mengatakan, naskah akademik telah disiapkan dan akan dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI pada Juli 2018.

Sigit mengatakan, sebenarnya telah ada Perda Nomor 5 Tahun 2015 yang membahas mengenai ERP. Hanya saja, dalam Perda itu disebutkan bahwa ERP akan diterapkan di sepanjang koridor MRT Jakarta sejauh 19,2 kilometer. Padahal, MRT Jakarta mengusulkan agar ERP diterapkan berbasis area.

"Ini kami bahas nanti di perdanya seperti apa. Target kami Desember 2018 sudah ditetapkan," kata Sigit.

(Baca juga: Dewan Transportasi Jakarta Usulkan Kenaikan Tarif Parkir)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan mengakselerasi pembahasan Perda ERP. Hal tersebut akan dilakukan dalam empat bulan mendatang ketika pembahasan di DPRD berlangsung.

"Perdanya kami dorong buat tahun ini supaya disahkan. Kami akselerasi mulai Agustus," kata Sandiaga.

Advertisement
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait