Pimpinan DPR Tolak Rencana KPU Larang Napi Korupsi Jadi Caleg

Bambang meminta wacana larangan napi korupsi diserahkan kepada mekanisme seleksi masing-masing partai politik.
Dimas Jarot Bayu
18 April 2018, 16:46
kampanye Pilkada
Katadata
Kampanye pilkada.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai wacana pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilu Legislatif tak perlu dimasukkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Menurut Bambang, wacana tersebut sebaiknya ditentukan oleh mekanisme seleksi masing-masing partai politik.

Jika partai politik memutuskan untuk mencalonkan mantan narapidana korupsi, Bambang menilai hal tersebut sudah berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dan sesuai aspirasi.

Selain itu, Bambang juga menilai aturan mengenai hak mantan narapidana mengikuti kegiatan politik dan menduduki jabatan publik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 soal Pemilu. Jika berdasarkan aturan tersebut, Bambang menilai keputusan mengenai hak mantan narapidana tersebut diputuskan melalui pengadilan.

"Kan narapidana telah dihukum, dicabut hak politiknya. Di situlah keadilan itu diputuskan," kata Bambang.

Advertisement

(Baca juga: Parpol Dikritik Tolak Larangan Caleg dari Mantan Napi Kasus Korupsi)

Selain itu, Bambang menilai pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam Pileg dapat mencabut hak asasinya. Menurut Bambang, mantan narapidana tersebut telah menebus kesalahannya ketika dipenjara.

Jika mantan narapidana tersebut ingin mengabdi kembali ke masyarakat, dia menilai hal tersebut tak masalah. Nantinya, biar masyarakat yang menentukan apakah akan memilih calon tersebut atau tidak.

"Kalau partai memilih kadernya yang pernah melakukan kekeliruan dalam perjalanan hidupnya dan dijagokan dan dipilih masyarakat ya sudah, itulah pilihan rakyat," kata Bambang.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch menilai usulan pelarangan mantan narapidana korupsi yang akan tertuang dalam PKPU merupakan hal baik. Alasannya, pelarangan narapidana korupsi sebagai caleg akan memperbaiki proses seleksi di partai politik.

(Baca juga: KPU Didorong Ubah Aturan untuk Calon Kepala Daerah Bermasalah)

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai selama ini proses rekrutmen caleg di partai politik bermasalah karena tak menggunakan rekam jejak menjaring caleg. "Gagasan ini sebenarnya menawarkan konsep (sistem rekrutmen) kepada partai yang lebih positif," kata Donal di kantornya, Jakarta, Jumat (13/4).

Donal mengatakan, partai politik seharusnya tak perlu khawatir bila tak memiliki kader yang tersangkut kasus korupsi. Kalaupun ada, wacana ini justru dapat menjadi amunisi bagi partai politik untuk menolak kadernya yang bermasalah.

Argumen beberapa partai politik yang tak mendukung konsep ini dengan alasan mencabut hak politik dianggapnya tak relevan. Menurut Donal, usulan ini hanya digunakan untuk menentukan siapa saja yang boleh mencalonkan diri.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan banyak partai yang mengklaim bahwa mereka menjaring orang-orang yang berintegritas dan tak terlibat kasus korupsi. Namun, dalam praktiknya hal tersebut tak terbukti.

Berdasarkan data ICW, setidaknya terdapat 59 anggota DPR dan DPRD terpilih dalam Pileg 2014 berstatus hukum tersangka, terdakwa, dan terpidana korupsi.

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait