Lirik Investasi di Kuala Tanjung, Tiongkok Tawarkan Konsep Pelabuhan
Pemerintah Tiongkok menunjukkan ketertarikan berinvestasi dalam proyek pembangunan Kuala Tanjung Internasional Hub Port and Industrial Estate di Sumatera Utara. Perwakilan Kedutaan Tiongkok menemui Kementerian Perindustrian dengan menawarkan konsep pelabuhan samudera, agar dapat memanfaatkan Selat Malaka yang merupakan kawasan lintas perdagangan laut.
Penawaran ini tindak lanjut setelah pemerintah Indonesia melobi Tiongkok untuk berinvestasi di Sumatera Utara dalam rangkaian pertemuan Belt and Road Initiative (BRI) pada Jumat (13/4) di Beijing, Tiongkok. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, mewakili pemerintah mengunjungi Tiongkok.
"Jadi kelihatannya Tiongkok akan mengajak Indonesia memanfaaatkan Selat Malaka yang begitu sibuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4).
(Baca: Luhut Tawarkan Kawasan Industri Kuala Tanjung ke Tiongkok dan AS).
Putu mengatakan, Tiongkok tertarik berinvestasi di wilayah tersebut karena merupakan proyek tersebut merupakan pengembangan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. Dengan adanya PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) di Kuala Tanjung, Putu meyakini jika kawasan industri di sana dapat berkembang.
Hanya saja, saat ini Tiongkok akan membuat kajian sebelum berinvestasi di wilayah tersebut. Jika investasi tersebut terlaksana, Putu menilai desain yang tengah dibuat oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) bersama operator pelabuhan asal Belanda, Port of Rotterdam di Kuala Tanjung masih dapat berubah.
"Karena konsepnya mereka mau buat pelabuhan samudera yang mengandalkan kawasan industri di pedalaman," kata Putu.
Putu berharap kajian tersebut dapat selesai ketika pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang pada Mei 2018. Sehingga perjanjian investasi proyek tersebut dapat ditandatangani ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Tiongkok sekitar Juni-Juli 2018 mendatang.
