Usut Kasus Properti Reklamasi, Ombudsman Akan Panggil Pemprov Jakarta
Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta berencana memanggil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pengembang properti di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pemanggilan ini untuk merespon aduan yang dilayangkan tujuh konsumen properti atas terhambatnya pembangunan di wilayah Utara Ibu Kota tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan, pemanggilan ini agar masing-masing pihak menjelaskan posisinya dalam perkara tersebut.
Menurut Dominikus, pemerintah akan dimintai keterangan terkait dua rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengganjal proyek reklamasi di Jakarta. Dua raperda tersebut yakni tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
Gubernur DKI Jakarta Anie Baswedan telah menarik dua Raperda tersebut dari rencana pembahasan di DPRD. Tanpa ada dua aturan tersebut tak ada legalitas atas proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan menimbulkan ketidakpastian pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Nanti akan kami tanyakan alasan mengapa Raperda belum dibahas," kata Dominikus ketika dihubungi Katadata.co.id, Senin (16/4).
(Baca juga: Digugat Konsumen Reklamasi, Pemprov Disebut Sebabkan Ketidakpastian)
Menurut Dominikus, Ombudsman tidak mempermasalahkan jika Pemprov DKI Jakarta memilih tak melanjutkan pembahasan kedua Raperda. Namun, Pemprov Jakarta perlu menjelaskan alasan menghentikan pembahasan kedua Raperda tersebut.
Sebab, ketidakpastian kebijakan reklamasi Jakarta menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak. Apalagi saat ini sudah banyak investasi yang masuk dalam proyek reklamasi tersebut, termasuk konsumen.
(Baca juga: Tarik Dua Raperda, Anies Dinilai Serius Hentikan Reklamasi Jakarta)
Selain pemprov Jakarta, Ombudsman akan memanggil perusahaan pengembang reklamasi untuk meminta penjelasan proses perizinan proyek tersebut. Sebab, pengembang telah memasarkan properti meski pembangunan terhenti.
Menurut Dominikus, keterangan dari pengembang penting untuk bisa mengetahui bagaimana sebenarnya pelayanan publik yang dilakukan Pemprov DKI dalam proyek reklamasi. "Kalau ada sengketa, itu kan privat antara pengembang dan konsumen. Kami tak boleh ikut campur karena bukan kewenangan kami," kata dia.
