Darmin Sebut Kebijakan Menahan Harga BBM untuk Cegah Kegaduhan Politik

Pemerintah ingin menjaga situasi dalam negeri tetap kondusif saat Indonesia menghadapi tahun politik.
Dimas Jarot Bayu
16 April 2018, 17:39
Darmin Nasution
Arief Kamaludin (Katadata)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan pemerintah soal pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Kebijakan ini mendapat kritik Bank Dunia yang dianggap dapat mengganggu investasi dalam negeri.

Darmin mengatakan, pemerintah ingin menjaga situasi dalam negeri tetap kondusif saat Indonesia menghadapi tahun politik. "Pemerintah ingin jangan kemudian dalam situasi tahun politik kemudian gaduh," kata Darmin di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (16/4).

Dalam kebijakan teranyar, pemerintah akan meminta seluruh badan usaha terlebih dulu berkonsultasi jika ingin menaikkan harga BBM nonsubsidi. Harga BBM nonsubsidi baru kemudian bisa diterapkan jika mendapatkan persetujuan pemerintah.

(Baca juga: Pengaturan Harga BBM Nonsubsidi Mengancam Bisnis Pertamina)

Advertisement

Pemerintah juga akan menghapus batas bawah margin BBM. Alhasil, badan usaha hanya memiliki batas maksimal margin penjualan BBM sebesar 10%. Saat ini margin masih dibatasi batas bawah 5% dan batas atas 10%.

Selain itu, pemerintah pun tidak akan menaikkan harga BBM jenis Solar dan Premium hingga 2019. Hal ini dilakukan pemerintah dengan klaim untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sebelumnya Ekonom Senior Bank Dunia Derek Chen menilai pemerintah tidak bisa terus mempertahankan harga BBM di tengah tren kenaikan harga minyak dunia. “Indonesia tidak bisa membuat harga BBM konstan selamanya, terlebih jika krisis global meningkat. Cepat atau lambat, pemerintah harus membiarkannya (mengalami penyesuaian),” kata Derek di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Kamis (12/4).

Menurut dia, bila Indonesia terlalu lama menahan harga BBM, suatu saat bisa terjadi penyesuaian yang besar. Jika itu terjadi, maka akan berdampak ke perekonomian. Atas dasar itu, ia menyarankan penyesuaian harga secara bertahap supaya tidak terjadi kekacauan.

“Kami berharap tidak terlalu besar penyesuaiannya sehingga tidak terlalu berdampak ke ekonomi,” ujarnya.

(Baca juga: Bank Dunia Kritik Kebijakan Pemerintah Menahan Harga BBM)

Ia pun menyoroti dampak kebijakan pemerintah saat ini terhadap keuangan perusahaan pelat merah terkait yaitu PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pertamina, misalnya, harus menanggung selisih antara harga minyak dunia dengan harga BBM yang ditetapkan pemerintah.

Kebijakan pemerintah juga dikhawatirkan mengganggu iklim investasi. Rencana pemerintah untuk mengintervensi harga BBM nonsubsidi dinilainya akan meningkatkan ketidakpastian investasi di Indonesia. Ia pun mengingatkan, perusahaan-perusahaan asing yang berbisnis BBM di Indonesia menginginkan keuntungan.

Jika perusahaan asing tidak bisa menjual BBM sesuai harga minyak dunia, perusahaan akan sulit mendapatkan keuntungan. “Ini tidak bagus untuk mereka. Pertanyaannya, sampai berapa lama ini akan diatur?” kata Derek.

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait