Rapat Pimpinan DPR Agendakan Bahas Kisruh PP Impor Garam

"Saya mohon pemerintah untuk mencabut PP Nomor 9 Tahun 2018 karena tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016," kata Khilmi saat interupsi sidang paripurna.
Image title
3 April 2018, 17:44
Sidang paripurna DPR
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suasana sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Politikus Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mendesak pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Desakan ini disampaikan Khilmi dalam bentuk interupsi di rapat paripurna saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hendak menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2017 kepada DPR hari ini. Pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berjanji akan mengagendakannya pembahasan PP Impor Garam dalam rapat pimpinan.

"Apa yang disampaikan dalam interupsi, tentunya akan ditindaklanjuti dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rapat paripurna ini. Dan kami akan bahas dalam rapat pimpinan," kata Taufik Kurniawan, usai Khilmi menyampaikan interupsi, Selasa (3/4). 

(Baca juga: Polemik PP Impor Garam, antara Kewenangan KKP dan Perindustrian)

Advertisement

Khilmi dalam interupsinya mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan harus sesuai Undang-undang Dasar 1945 yangb diatur dalam Pasal 3 UUD 1945. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 2 mengatur presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut Khilmi mengatakan PP Impor Garam yang terbit pada 15 Maret 2018, membuat pemerintah menghapus kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan rekomendasi impor garam industri. Sebagai penggantinya, pemerintah menyerahkan kewenangan rekomendasi impor garam kepada Kementerian Perindustrian.

PP tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam pasal 33 UU Nomor 7 th 2016 ayat 3, disebutkan: “Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.” Aturan ini menempatkan KKP sebagai kementerian teknis berwenang memberikan rekomendasi impor garam.

"Saya mohon pemerintah untuk mencabut PP Nomor 9 Tahun 2018 karena tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016. Jadi, saya sampaikan mudah-mudahan Ketua DPR dapat menyampaikan ke pemerintah," kata Khilmi.

(Baca juga: Karut Marut Lonjakan Impor Garam di Tahun Politik)

 

Lebih lanjut dia mengatakan, sebaiknya DPR melindungi petani garam di Indonesia. "Jangan kita membiarkan impor ini demi kepentingan segelintir orang," katanya. 

PP Impor Garam ini memang mendapat perhatian publik. Menteri Koordinato Ekonomi Darmin Nasution, usai dipanggil Jokowi, Senin kemarin, menjelaskan bahwa presiden berpendapat kewenangan untuk garam industri ada di tangan Kemenperin.

Sementara itu garam konsumsi masyarakat akan tetap menjadi kewenangan KKP. "Jadi tidak ada yang melanggar Undang-Undang," kata Darmin. 

Jokowi memanggil empat menteri terkait pengawasan distribusi garam impor industri agar tak merembes ke pasar lokal. Empat menteri yang menghadap Jokowi yakni Darmin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Presiden mengingatkan agar petugas penegak hukum perlu mengawasi dengan baik jangan sampai kebocoran garam impor ini di pasar," kata Darmin di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/4).

(Baca juga: Jokowi Perintahkan Menteri Awasi Garam Impor Agar Tak Bocor ke Pasar)

Pemerintah telah menerbitkan izin impor garam sebanyak 3 juta ton dari kuota impor 2018 sebanyak 3,7 juta ton. Izin impor garam terbagi diberikan dalam dua kali termin, yakni pada 4 Januari sebanyak 2,37 juta ton dan sebesar 676 ribu ton pada 16 Maret lalu.

Dalam PP Impor Garam ini pemerintah juga menetapkan izin impor garam 2,37 juta ton sebagai berlaku mengikat, padahal ketika itu Kementerian Perdagangan mengeluarkan impor tanpa rekomendasi KKP.

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait