Jokowi Diminta Tak Gunakan Fasilitas Negara untuk Seleksi Cawapres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melakukan penjaringan calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi salah satu orang yang terlibat dalam proses penjaringan tersebut.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katholik Parahyangan Asep Warlan menyatakan keterlibatan Pratikno dalam proses penjaringan cawapres untuk Jokowi tidaklah melanggar aturan. Sebagai menteri, Pratikno dapat tetap melakukan aktivitas politik.
Namun dia memperingatkan agar proses penjaringan tak menggunakan fasilitas negara. Dalam Pasal 304 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan kampanye.
(Baca juga: Pratikno Akui Ikut Telaah Cawapres Jokowi)
Asep mengatakan, meski masih menjelang masa kampanye, kegiatan seleksi cawapres merupakan kepentingan pribadi yang harus dipisahkan dengan status Jokowi sebagai Presiden RI. "Proses seleksi cawapres sebaiknya tak memanfaatkan fasilitas snegara seperti dilakukan di lingkungan istana," kata Asep dihubungi Katadata.co.id, Rabu (14/3).
Asep mencontohkan Presiden Kedua Soeharto (almarhum) dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kegiatan politik pribadinya di rumah masing-masing. Soeharto kerap menggelar pertemuan politik di Cendana, Jakarta dan SBY mengadakan beragam kegiatan politik selalu di Cikeas, Bogor.
"Untuk Pak Jokowi memang sulit, dia pun tak boleh melakukan kegiatan politik pribadi di rumah dinas presiden di Istana Bogor," kata Asep.
Asep menyatakan bila lingkungan istana dijadikan aktivitas pribadi, berpotensi pula pemanfaatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan istana. "Padahal kan ASN seharusnya berposisi netral dalam politik," ujar Asep.
